Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kwik: Pemerintah Sudah Putuskan Putus Dengan IMF

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kwik : Orang-orang IMF yang datang sebulan sekali ke Indonesia lebih bodoh dibandingkan ahli-ahli ekonomi lokal. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie mengatakan pemerintah sudah mengambil keputusan untuk mengakhiri program IMF pada akhir 2003. Kebijakan pemerintah ini, secara tegas dan jelas diucapkan Presiden Megawati Sukarnoputri dalam sidang tahunan MPR Agustus tahun lalu. Katanya pemerintah belum mengambil keputusan, apa itu tidak lucu, katanya di kantornya Jumat (25/4). Dari ucapan Megawati, menurut Kwik pemerintah sudah tidak mempunyai rencana sama sekali untuk memperpanjang program IMF. Yang menyuarakan perpanjangan, sesuai pemberitaan media massa, hanya satu orang yaitu Menteri Keuangan Boediono. Tapi, kalau berbicara pemerintah dalam suatu negara yang sistemnya presidensiil,Kita harus berpegang pada pendirian presiden. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Sehingga, ia meminta Menkeu tidak lagi bersikeras meminta sidang kabinet untuk memutuskan mengenai program IMF. Dengan tegas, ia megatakan keinginan Boediono salah besar. Karena sidang kabinet tidak mempunyai hak untuk memutuskan. Presiden yang memutuskan, itu urusan beliau, bisa dikantor, di kamar mandi atau sambil makan, kata Kwik. Kwik juga meminta IMF jangan membual dengan mengatakan Indonesia tidak bisa membuat perencanaan pembangunan sendiri. Karena sejak 1967 hingga krisis moneter perencanaan pembangunan tidak dibuat oleh IMF melainkan oleh ekonom-ekonom Indonesia. Nyatanya, selama itu pertumbuhan rata-rata 7 persen. Dan IMF mengatakan ini merupakan keajaiban di Asia Tenggara, ujarnya. Bahkan, lanjut dia, orang-orang IMF yang datang sebulan sekali ke Indonesia lebih bodoh dibandingkan ahli-ahli ekonomi lokal. Apalagi sudut pengetahuan mereka yang pas tentang problematik Indonesia tidak ada. Dan jika program-program IMF disandingkan satu per satu dengan kebijakan Repeta dan Propenas, akan kalah. Jadi jangan banyak mulutlah mereka itu, mereka itu sudah dikritik di mana-mana masih sombong terus, tegas Kwik. (Kurniawan--Tempo News Room)
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Soleh Solihun Jadi Sutradara Film Dokumenter Raisa: Ada Ikatan Emosional

2 menit lalu

Raisa bersama Soleh Solihun yang menjadi sutradara film dokumenter Harta Tahta Raisa, setelah menghadiri konferensi pers di Jakarta, Selasa, 23 April 2024. Tempo/Marvela
Alasan Soleh Solihun Jadi Sutradara Film Dokumenter Raisa: Ada Ikatan Emosional

Soleh Solihun mengungkapkan beberapa hal yang membuatnya tertarik menerima tawaran untuk menjadi sutradara film dokumenter Raisa.


Metode yang Disarankan Pakar untuk Atasi Anak Tantrum

5 menit lalu

Ilustrasi anak tantrum/sedih. Shutterstock.com
Metode yang Disarankan Pakar untuk Atasi Anak Tantrum

Dokter anak menjelaskan metode RRID bisa digunakan untuk mengatasi anak tantrum. Seperti apa penerapannya?


PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

8 menit lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat menerima pencalonan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun mempersilakan masyarakat untuk mengirimkan amicus curiae atau dokumen sahabat pengadilan untuk mendukung proses tersebut.


KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

8 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi anggota KPU (kiri ke kanan) Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos dan August Mellaz memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

KPU menilai Depok memiliki banyak kampus besar sehingga diharapkan mereka terlibat sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024.


Ahli Sarankan Pasien PCOS Konsumsi Vitamin D

12 menit lalu

Ilustrasi sistem repoduksi wanita, rahim, PCOS (Freepik)
Ahli Sarankan Pasien PCOS Konsumsi Vitamin D

Ahli menyebutkan mengonsumsi vitamin D dapat membantu meringankan gejala PCOS


Gibran Temui Prabowo Bersama Tim Hukum, Sebut akan Hadir di KPU Besok

18 menit lalu

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Gibran Temui Prabowo Bersama Tim Hukum, Sebut akan Hadir di KPU Besok

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming, mengatakan besok dia akan menemani Prabowo dalam sidang putusan Pilpres di KPU.


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

19 menit lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Bamsoet Dukung Fashion Show Kain Tradisional Indonesia di San Polo Italia

21 menit lalu

Bamsoet Dukung Fashion Show Kain Tradisional Indonesia di San Polo Italia

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mendukung rencana pagelaran fashion show oleh Dian Natalia Assamady bertajuk "Keindahan Karya Kain. Tenun dan Batik Ku Indonesia".


Pemkab Kediri Prediksi Pembangunan Pasar Ngadiluwih Awal 2025

21 menit lalu

Pemkab Kediri Prediksi Pembangunan Pasar Ngadiluwih Awal 2025

Pemenang tender diperkirakan akhir 2024 dan kontrak pengerjaan sekitar Maret 2025.


Biaya Kuliah ITB 2024 Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri

24 menit lalu

Ilustrasi kampus ITB.Instagram
Biaya Kuliah ITB 2024 Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri

Rincian perkiraan biaya kuliah jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri ITB tahun akademik 2024