Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Penjualan Indosat kepada STT Singapura tapi penandatanganan transaksinya dilakukan dengan perusahaan lain berbuntut panjang. Serikat Pekerja Indosat pekan ini akan melaporkan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, deputinya Mahmudin Yasin dan Direksi Indosat ke Polisi. Senin siang ini SP Indosat menggelar demo besar-besaran di Kantor Indosat Jl. Medan Merdeka Selatan dan disusul dengan mogok massal di seluruh Indonesia mulai 27 Desember sebagai bentuk penolakan dari SP Indosat atas transaksi divestasi 41,94% saham Indosat. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Anggota SP Indosat Bahrunsyah, mogok nasional akan berlangsung sampai transaksi divestasi saham Indosat ini dinyatakan batal oleh Pengadilan. Rencana aksi, kata dia, telah didukung penuh oleh seluruh DPC SP Indosat di seluruh Indonesia. Ia juga menyebut adanya dukungan dari Serikat Pekerja BUMN dan swasta lainnya seperti Sekar Telkom, SP Semen Padang, SP Semen Gresik, SP Pertamina, SP Indonesia Power, SP Pembangkit Jawa Bali, SP PLN, SP Telkomsel, SP Satelindo, SP Lintasarta, dll. “Ini adalah kesedihan nasional,” ujar Bahrunsyah kepada Tempo News Room via telepon Senin (23/12) siang. “Kami memiliki beberapa bukti tertulis pelanggaran dan cacat hukum privatisasi atau proses divestasi 41,94% saham Indosat. Kementerian BUMN, Dewan Komisaris maupun Direksi Indosat terlibat dan harus bertanggung-jawab. Karena melanggar dan cacat hukum, seharusnya transaksi ini gagal demi hukum.” Di samping itu, SP Indosat juga akan melaporkan Direksi kepada polisi atas berbagai bentuk tekanan dan pemindahtugasan ke daerah terhadap aktivis SP Indosat dalam upaya pembungkaman SP Indosat selama proses transaksi ini. Diungkapkannya, negara dirugikan trilyunan rupiah akibat proses tender divestasi saham Indosat yang cacat hukum dan tidak transparan ini. Berbagai persyaratan tender yang melekat pada calon bidder dan investor strategis tidak pernah disampaikan oleh Indonesia Communication Ltd. Pemenang yang diumumkan adalah STT Singapura. Namun ICL yang menandatangani SPA (Sales and Purchase Agreement) dan SHA (Shareholders Agreement) bersama Pemerintah RI sebagai investor atau buyer atas divestasi 41,94% saham Indosat. “Bukti tertulis pelanggaran ini mengakibatkan transaksi ini batal demi hukum,” ulangnya. Disamping itu, SP Indosat membeberkan analisis yang mendukung pembuktian tentang kerugian negara lebih dari Rp 1,8 trilyun dari divestasi 41,94% saham Indosat ini. PT Indosat mengakuisisi sisa 25% saham Satelindo dari DeTe Asia sekitar Juli 2002 dengan nilai US$ 325 juta, atau total 100% kepemilikannya menjadi sebesar US$ 1,3 miliar. Waktu akhir Juni 2002 itu pelanggan Satelindo berjumlah sekitar 2,1 juta. Jika pekan lalu, Presiden Direktur Satelindo menyatakan bahwa jumlah pelanggan Satelindo mencapai 2,93 juta pelanggan menjelang akhir tahun 2002, maka saham Indosat di Satelindo seharusnya naik secara proporsional sesuai dengan pertumbuhan jumlah pelanggannya yakni sekitar US$ 1,813 miliar. “Bila diasumsikan nilai fundamental Satelindo menjadi US$ 1,5 s.d 1,75 miliar saja, seharusnya Satelindo sendiri sudah bisa menyumbang antara Rp 15.000 s.d 17.500 untuk setiap satu lembar saham Indosat,” ujar Bahrunsyah. Disamping itu, menurut Sekretaris Jendral DPP SPI Tris Budi, banyak anak perusahaan Indosat yang nilainya mencapai triliunan rupiah seperti IM3 (selular, GSM 1800), IM2 (TV Kabel & Internet, TPI (Televisi), MGTI (telekomunikasi lokal di Jawa Tengah), Lintasarta (sistem transaksi perbankan), Kambodiana (Telekominikasi Kamboja). Bahkan beberapa anak-perusahaanya pun sudah memiliki anak lagi. “Belum lagi nilai bisnis yang dilakukan Indosat sendiri yang bernilai trilyunan rupiah seperti SLI 001, Global Corporate Services. Harga jual Rp. 12.950 per saham adalah harga yang sangat tidak masuk akal,” ujar Tris Budi. Seorang pengurus SP Indosat Harlizon, penjualan Indosat juga sangat riskan dari sisi politik-keamanan. “Prasarana yang dimiliki Indosat ini sangat strategis bagi pertahanan, keamanan dan kepentingan ekonomi negara. Akan jadi apa negara ini jika sarana paling strategis ini diubek-ubek asing? Semua ini ibarat mengundang maling ke beranda yang di situ ada brankas terbuka kita,” lanjut Harlizon kepada Tempo News Room. (Budi Putra-Tempo News Room)
Iklan
