Sukardi menyatakan mundurnya privatisasi BUMN itu disebabkan oleh banyak faktor. Faktor keamanan merupakan salah satu faktor terpenting proses privatisasi. Yang lain adalah situasi ekonomi global yang terus berubah merupakan faktor lain yang dinilai Sukardi menghambat.
Banyaknya aksi sweeping merupakan indikasi Indonesia mengalami perubahan persepsi dari citra yang aman menjadi tidak aman, katanya. Penegakkan hukum yang sering tertunda dan tidak jelas dinilai Sukardi bisa mempersulit proses privatisasi itu.
Untuk itu, Sukardi mengharapkan seluruh stake holder, baik pemerintahan maupun DPR, harus mendukung proses ini agar proses privatisasi cepat selesai.
DPR, kata Sukardi, diharapkan tidak hanya membebani APBN dengan target-target. Kalau tidak, kata Sukardi, yang paling mungkin dilakukan pemerintah adalah menekakan biaya pengeluaran atau meminjam hutang lagi. Gaji siapa dulu yang mau dipotong, gaji menteri dulu, atau yang mana? katanya. (bagja hidayat-tempo news room)