“Dalam satu minggu ini pemerintah akan mempunyai gambaran yang jelas, sehingga bisa mengajukan kepada DPR dan mendapatkan persetujuan,” ujar Laksamana Sukardi, Menteri Negara BUMN kepada wartawan seusai mengikuti Rapat Koordinasi Ekuin di Jakarta, Selasa (28/8).
Namun menurut dia, hingga empat bulan menjelang akhir tahun ini, pemerintah belum juga berhasil melakukan privatisasi 16 BUMN itu. Untuk itu pihaknya telah memanggil sejumlah pejabat BUMN untuk melakukan penilaian terhadap kondisi perusahaannya sebagai bagian untuk privatisasi tahun ini.
Dia juga menambahkan dengan adanya Loi (Letter of Intent) antara pemerintah Indonesia dengan IMF kemarin, pemerintah bisa melakukan re-assessment (penilaian ulang) posisi dan situasi BUMN saat ini. Meski untuk re-assessment tersebut pemerintah hanya mempunyai waktu yang sempit (sekitar empat bulan) belum lagi dengan adanya beban bahwa target LoI harus dipenuhi tahun ini.
Dikatakannya, dalam empat bulan ini tim ekonomi pemerintah harus memperbaiki kemacetan pembicaraan sebelumnya. Tetapi pihaknya merasa yakin kalau pemerintah bisa mengatasinya. “Asal kita bisa benar-benar bisa mencari kombinasi yang lebih visible,” katanya lebih lanjut.
Pemerintah akan mengusahakan secara optimal harga jual saham bank tersebut sehingga tercapai target penjualan sebesar 51 persen. Namun, kata dia, hal tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR lebih dahulu dan harus dilakukan secara hati-hati. “Penjualan bank beda dengan penjualan rumah. Kita harus menjual kepada orang yang kredibilitasnya tidak diragukan, sehingga bank itu nantinya dapat berjalan dengan baik dan tidak akan direkap lagi," katanya. (Ebnu Yufriadi)
