Pemerintah Minta Konsultan Independen Terlibat di Masela  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum memutuskan nasib pengembangan Blok Masela di Maluku yang dijanjikan bakal rampung pada 10 Oktober 2015. Pemerintah justru menambah waktu karena ingin konsultan independen terlibat. "Menteri ESDM Sudirman Said meminta SKK Migas dan Dirjen Migas mencari konsultan independen soal Blok Masela," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi I.G.N. Wiratmaja Puja dalam pesan pendek pada Rabu, 7 Oktober 2015. 

    Menurut Wiratmaja, keterlibatan konsultan independen dalam proyek lapangan abadi ini bertujuan agar pemerintah mendapatkan masukan yang tepat soal kajian dan evaluasi revisi pengembangan Blok Masela yang dikirim SKK Migas pada 10 September lalu. "Konsultan independen itu dengan reputasi world class yang dapat memberikan rekomendasi profesional," ujarnya. 

    Perubahan yang diusulkan Masela adalah penambahan kapasitas kilang LNG dari 2,5 juta ke 7,5 juta metrik ton per tahun. Kilang tersebut juga bakal memproduksi LNG sebesar 1.200 juta kaki kubik per hari. Kondensat juga menjadi keluaran kilang ini dengan kapasitas 20.460 barel per hari.

    Revisi didasari hasil temuan Inpex saat pengeboran bahwa cadangan terbukti Lapangan Abadi Blok Masela bertambah ke 10,73 triliun kaki kubik dari 6,05 triliun kaki kubik. Pembahasan perubahan rencana pengembangan sekaligus terkait dengan pengolahan LNG secara terapung ini sudah dilakukan sejak September 2014 oleh SKK Migas. 

    Jika disetujui, desain awal FEED (Front End Engineering Design) langsung dibuat Inpex. Kemudian, perusahan bisa berlanjut ke tahap keputusan akhir investasi (final investment decision) yang ditargetkan rampung pada 2018. Produksi, menurut Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, baru bisa dimulai pada 2024.

    Amien mengakui revisi membuat investasi turut membengkak hingga US$ 14 miliar. Angka ini naik dua kali lipat ketimbang estimasi perusahaan sebelumnya sekitar US$ 7 miliar. Namun pengembangan kapasitas gas alam cair secara terapung ini terbukti lebih efisien dan hemat biaya.

    AYU PRIMA SANDI | ROBBY IRFANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.