2. Tidak Daftar PKPU Garuda, Bagaimana Nasib Piutang Boeing dan Kreditur Lain?
Analis dan praktisi hukum restrukturisasi utang dari Kantor Frans & Setiawan, Hendra Setiawan Boen, mengatakan satu-satunya upaya yang bisa ditempuh para kreditur PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang tidak mendaftar voting penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah melalui pengadilan negeri atau arbitrase.
“Ini sesuai dengan pilihan penyelesaian sengketa di dalam perjanjian,” kata Hendra Setiawan Boen saat dihubungi Tempo, Ahad, 19 Juni 2022.
Opsi tunggal tersebut muncul karena emiten berkode saham GIAA itu menawarkan klausula perdamaian yang mengikat kreditur untuk mendaftarkan PKPU selama 30 hari sejak homologasi. Klausula itu tertuang dalam proposal perdamaian.
Menurut Boen, klausula tersebut sebenarnya tidak memiliki dasar hukum dan melanggar hak. Sebab menurut Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, masa kedaluwarsa atau penghapusan hak tagih adalah 30 tahun.
Baca selengkapnya di sini.
