TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akhirnya memutuskan menunda kenaikan tarif telepon sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan ini diambil pemerintah menyusul derasnya tuntutan masyarakat yang meminta pembatalan kenaikan tarif telepon, tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak. Kepala Humas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Gatot S. Dewa Broto kepada Tempo News Room di Jakarta, Rabu (15/1) mengatakan dengan kebijakan ini pada dasarnya pemerintah ingin berusaha bersikap aspiratif dan akomodatif terhadap permintaan masyarakat. Kita tidak mau melawan arus begitu saja. Harga politiknya terlalu mahal, ujar dia. Gatot mengingatkan keputusan yang diambil pemerintah saat ini hanyalah berupa penundaan dan bukan pembatalan. Alasannya kesepakatan dengan DPR yang telah dibuat di awal tahun 2002 untuk menaikkan tarif telepon sebesar 45,49 persen secara bertahap sampai 2004 tidak bisa dicabut begitu saja. Menurutnya, meski Menteri Perhubungan Agum Gumelar sudah memastikan penundaan tersebut, keputusan akhir tetap berada dalam rapat konsultasi antara DPR dengan pemerintah yang diwakili jajaran menteri koordinasi malam ini. Kata akhir baru akan diambil sekitar pukul 21.00 WIB seusai rapat, papar Gatot. Dengan begitu, tambah dia, tarif telepon yang sejak 1 Januari lalu mengalami kenaikan 33 persen di tarif lokal, 31,1 persen di biaya bulanan, dan penurunan 3,97 persen untuk tarif sambungan jarak jauh, akan dikembalikan ke tarif sebelum kenaikan. Kepala Humas mengakui penundaan ini akan mengakibatkan sedikit kesulitan bagi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.(Telkom) untuk mengubah setting di setiap sentral telepon otomat mereka. Begitu juga dengan warung telepon yang harus kembali mengubah pengaturan peralatan penghitung. Karena itu informasi penundaan ini harus segera dikeluarkan dan standarisasi perangkat kembali dilakukan, ujarnya. Sementara itu, Wakil Presiden Tarif dan Interkoneksi Telkom, Sarwoto Atmosoetarno, saat dihubungi mengaku belum mendengar kebijakan penundaan tersebut. Tapi ia berjanji akan segera memeriksa kebenaran berita tersebut. Sarwoto membenarkan jika penundaan jadi dilakukan Telkom harus mengubah pengaturan sentral telepon yang dimilikinya. Namun, menurut Sarwoto itu bukan pekerjaan yang terlalu sulit dilakukan karena sebagian besar sentral Telkom sudah menerapkan metode pencatatan akhir. Artinya biaya percakapan bulan Januari baru akan diproses pada bulan Februari. "Yang kasihan teman-teman di wartel,karena untuk mengubah setting mereka harus mengeluarkan biaya tambahan," papar dia. Tarip telpon memang tak jadi naik. Tapi, bagaimana dengan BBM dan listrik? Konsumen kedua produk ini jauh lebih besar dari pada telepon. Ucok Ritonga --- TNR