TEMPO Interaktif, Jakarta:Menneg PPN/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie mengatakan pengalihan tugas penyusunan anggaran dari Bappenas kepada Departemen Keuangan tidak wajar. Meskipun hal itu sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, kata Kwik usai membuka diskusi di Kantor Bappenas, Rabu (9/4). Tapi ia menambahkan jika peranan itu akan dipusatkan di Depkeu, sebetulnya tidak ada masalah karena semua data dan orangnya bisa dipindahkan di bawah Menkeu. Cuma menurut Kwik " Depkeu sudah over load, mengapa mesti mengambil pekerjaan-pekerjaan baru, tanyanya. Dia menambahkan, bahwa penyusunan anggaran pembangunan saat ini masih lebih efektif dilakukan di Bappenas, "Oleh karena Bappenas mempunyai pengalaman yang puluhan tahunan. Mempunyai data yang lengkap, orang-orangnya sangat memenuhi syarat karena Bappenas memiliki 400 sarjana dan 70 dari 400 orang bergelar doktor dari universitas-universitas terbaik di dunia," katanya. Saat ditanya apakah masalah pembubabaran Bappenas ini akan dibawa ke sidang kabinet, Kwik mengatakan, dalam sidang kabinet hal itu tidak akan dibicarakanakan. "Sidang kabinet punya dua agenda yang pertama sistem dan mekanisme RUU, yang kedua mengenai Repeta (rencana pembangunan tahunan)," ungkapnya. Namun, Kwik meyakinkan bahwa Bappenas tidak akan dibubarkan. "Kalau dikatakan Bappenas bubar sudah pasti tidak," ujarnya. Ketika ditanya bukankah UU yang mengatur hal itu ditandatangani Presiden dan sudah diundangkan, Kwik mengatakan belum mengetahui apakah UU itu sudah ditantangani atau belum. Mengenai kemungkinan dirinya meminta review (pemikiran ulang) dia menegaskan "Apakah ada review atau tidak, saya tidak tertarik dan tidak pernah berpikir mengenai segi hukumnya. Kwik mengaku pada tanggal 21 Maret yang lalu pagi hari, menelepon Presiden Megawati untuk menanyakan apakah Bappenas masih harus menyusun draft Repeta untuk tahun 2004 atau tidak. Katanya, Mega menjawab ya. Mendapat ketegasan itu, Kwik lalu memusatkan pekerjaannya dalam penyusunan Repeta. Tokoh senior PDIP ini juga menyentil rencana rencana pembubaran Menneg BUMN. "Itu lebih ngawur lagi, karena kata Kwik, Menneg BUMN itu dulu diadakan, lalu dibubarkan oleh Gus Dur, kemudian diadakan lagi oleh Bu Mega, kemudian baru berjalan dua tahun mau dibubarkan lagi. Tetapi ia juga berpendapat jika kementrian yang sekarang dibawah komando Laksamana Sukardi itu diturunkan setingkat menteri muda, tidak akan ada masalah. (Sam Cahyadi-TNR)