TEMPO.CO, Bogor - Direktur Indonesian Center for Urban and Regional Studies (ICURS) Ifan Haryanto mengatakan menyongsong bonus demografi, pemerintah Indonesia perlu menyediakan lapangan kerja berbasis potensi ekonomi nasional.

Baca: Pengangguran Turun, Pemerintah Diminta Waspadai Bonus Demografi

"Potensi ekonomi yang dimaksud merupakan potensi nasional yang belum dikelola secara maksimal dan bisa digunakan untuk membuka lapangan kerja," katanya di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 25 Mei 2017.

Bonus demografi adalah kondisi ketika struktur penduduk Indonesia didominasi kelompok usia produktif.

Dalam sesi panel diskusi seminar nasional bertajuk "Membangun Indonesia: Membangun Perekonomian Nasional Melalui Tenaga Kerja Lokal yang Kompetitif dan Karakter", Irfan merinci tiga potensi ekonomi nasional yang belum dikelola secara maksimal.

Pertama, potensi kekayaan laut berupa budi daya perikanan darat dan laut, bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, industri maritim, serta cadangan minyak off-shore yang belum dieksploitasi.

Kedua, potensi tambang dan energi berupa emas, timah, tembaga, nikel, uranium, dan gas bumi. Ketiga, potensi hutan tropis dan tanah subur yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk budi daya pertanian dan perkebunan.

Menurut Ifan Haryanto—yang juga Bendahara Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana NU (ISNU)—saat ini tenaga kerja di Indonesia berjumlah sekitar 131 juta. Dengan adanya persaingan pasar tenaga kerja di tingkat regional dan internasional, Indonesia perlu mengembangkan sektor ekonomi nasional yang berpotensi menciptakan lapangan kerja untuk menyerap angkatan kerja (penduduk usia produktif) hasil dari bonus demografi.

Indonesia, kata Irfan, perlu belajar dari Myanmar yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi (8,5 persen), yang antara lain karena memanfaatkan secara maksimal potensi ekonomi nasional (sumber daya alam). Juga memanfaatkan angka penduduk usia produktif yang tinggi dan disertai meningkatnya investasi luar negeri, terutama dari Cina, untuk mendukung pembangunan infrastruktur, tenaga listrik, energi, dan pertanian.

Irfan menambahkan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan stabilitas politik dan keamanan nasional. "Juga konsistensi kebijakan fiskal/moneter yang pro-pertumbuhan, serta menciptakan iklim kondusif bagi investasi."

Baca: Bonus Demografi, Pendapatan per Kapita Bisa Tembus Rp 390 juta

Misalnya, ucap Irfan, melalui jaminan kepastian hukum dan penghapusan hambatan peraturan berusaha, meminimalkan praktik ekonomi biaya tinggi, dan memberikan paket insentif yang menarik bagi investor.

ANTARA