TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen teknis harus mengawasi setiap pelaksanaan program debt swap (penghapusan utang) yang berada di lingkungannya. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie, mengatakan hal itu di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (26/4). Ia mengatakan, “Peran Bappenas dalam hal ini, tidak terlampau besar, karena yang melaksanakan adalah departemen-departemen.” Kwik menjelaskan sebenarnya program debt swap sudah sejak lama ditawarkan negara-negara kreditor. Sehingga apabila pemerintah dapat menyajikan program-program yang konkrit, tentunya akan lebih banyak lagi program debt swap yang disetujui negara-negara kreditor. “Permasalahannya, karena pihak Indonesia-nya tidak mampu maju dengan rencana-rencana yang tepat, konkrit, sehingga bisa diterima,” ujarnya. Ia mencontohkan, negara-negara kreditor sangat menaruh perhatian yang besar pada kondisi hutan Indonesia. Sehingga Indonesia bisa mengajukan debt swap untuk perbaikan hutan di Indonesia. “Saya kira mereka (kreditor) akan bersedia untuk menggunakan sebagian tagihannya, yang sudah jatuh tempo untuk perbaikan hutan kita,” urainya. Seperti yang telah diberitakan, pemerintah telah menerima debt swap sebesar DM 50 juta dari Jerman untuk peningkatan program pendidikan. Selain itu, pada pertemuan menteri ekonomi dan pembangunan sedunia di Bali, pada akhir Mei mendatang, pemerintah juga akan mengupayakan debt swap senilai US$ 30 juta. Debt swap ini akan ditujukan pada pelestarian terumbu karang, penanggulangan kemiskinan, pelestarian hutan dan pendidikan. (Dicky Subhan-Tempo News Room)