TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Dunia mengaku tidak ikut merancang pemangkasan wewenang Bappenas, malah menjadikan lembaga itu mitra pentingnya di Indonesia. Kami tidak mempunyai intensi untuk meniadakan Bappenas, tegas Lead Economist Bank Dunia Jakarta Bert Hofman melalui surat elektronik kepada Tempo News Room, Kamis (3/4). Ia menegaskan Bank Dunia tidak ada dibalik Undang Undang keuangan Negara yang secara implisit memangkas fungsi dan tugas Bappenas sebagai perencaanaan pembangunan. Namun seperti banyak pihak lain, kami juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan saat masih RUU pada tahun 2000. RUU tersebut disirkulasikan secara luas, ungkap Hofman. Hofman membantah dokumen Medium Term Expenditure Frame Work (MTEF) atau kerangka pengeluaran jangka menengah sebagai ciptaan Bank Dunia. MTEF merupakan salah satu cara untuk menyusun anggaran. Menurutnya banyak negara telah menerapkannya, yaitu melihat secara jangka menengah dalam proses anggarannya. Itupun katanya hanya salahsatu alternatif saja. Hofman juga membantah pihaknya menulis white paper yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan dalam bahasa Inggris. Kata dia, dokumen itu disusun oleh pemerintah dan telah disirkulasikan secara luas. Saya, misalnya, mendapatkan versi Bahasa Indonesia dari white paper tersebut. Lalu kemudian white paper tersebut diterjemahkan, ujar dia menegaskan. Tujuan dari white paper itu, jelas dia, untuk menjelaskan kepada lembaga legislatif tentang ide dibalik pembaharuan manajemen anggaran. Lalu ide itu diperdebatkan dan menjadi masukan dalam penyusunan undang-undang tersebut (keuangan negara), tambah Hofman. Sebelumnya Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie kepada Tempo News Room dan Republika menduga Bank Dunia berada di belakang rencana pembubaran Bappenas berdasarkan isu kedua dokumen itu. (Kurniawan/Y. Tomi Aryanto Tempo News Room)