Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir memenuhi pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 25 Januari 2016. Ia diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap usulan penganggaran proyek pembangunan infrastruktur energi terbarukan tahun anggaran 2016 di Kabupaten Deiyai. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan 17 dari 34 proyek pembangkit tenaga listrik yang mangkrak selama 7-8 tahun terakhir, akan dilanjutkan pembangunannya.
Keputusan meneruskan pembangunan 17 pembangkit listrik itu diambil berdasarkan evaluasi yang dilakukan PLN di masing-masing lokasi proyek, pemeriksaan dan kalkulasi ulang oleh para ahli.
"Proyek yang tidak ada solusinya kami terminasi, sedangkan yang kami lanjutkan 17 proyek. Ada juga yang sedang kami tunggu aspek legalitas dan finansialnya karena harus didatangi satu per satu lokasinya," kata Sofyan ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 11 November 2016.
Pembangunan belasan pembangkit listrik itu dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat (cost and benefit).
Sementara anggaran pembangunan proyek sebagian berasal dari BUMN dan swasta pemenang tender dan sebagian lainnya ditanggung oleh PLN.
"Ada beberapa BUMN ya kita kerja sama juga dengan anak perusahaan PLN untuk mencari solusi (pembiayaan). Jadi tujuannya tidak mencari untung lagi tetapi bagaimana menekan kerugian hingga paling kecil," ujar Sofyan.
Sofyan memperkirakan besaran dana yang akan dianggarkan PLN untuk melanjutkan 17 proyek tersebut sekitar Rp1 triliun.
Sebelumnya Sofyan menyatakan 12 dari 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak tidak bisa dilanjutkan pengerjaannya.
Beberapa kendala yang menyebabkan mandeknya pelaksanaan proyek tersebut antara lain perencanaan yang kurang sempurna, kondisi lahan yang tidak representatif misalnya lahan gambut, dan lokasi yang sulit dijangkau dari jalan provinsi.
Presiden Joko Widodo mengatakan akan melaporkan pelaksana proyek-proyek yang mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama proyek pembangkit listrik yang tidak bisa diteruskan.
"Ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Apakah langsung bisa diteruskan, kalau saya lihat satu dua di lapangan kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur sudah karatan semuanya, ini harus ada kepastian," tutur Presiden.
