TEMPO.CO, Surabaya — PT Panca Wira Usaha (PWU), milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berusaha mengembangkan usaha dengan memasuki bisnis besar. “Dari bisnis yang bisa saya ekspansi dan kembangkan, saya kembangkan. Kami harus masuk bisnis besar,” kata Direktur Utama PT PWU Basanto Yudoyoko kepada Tempo, di kantornya, gedung Jatim Expo International Convention Exhibition, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Kamis sore, 20 Oktober 2016.

Untuk itu, PWU berusaha memasuki sektor properti dan infrastruktur. Bersama Waskita Karya, PWU menangani proyek jalan tol, bangun apartemen, dan properti. “Kami mau kembangkan yang lain, mau lahan lagi untuk dijadikan kawasan industri atau properti.”

Bersama dengan Waskita Karya, PWU turut menggarap jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar. “Izin sudah disetujui semua.” Perusahaan hasil nasionalisasi ini pun juga akan mendirikan hotel di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Azwar Anas pun, kata Bas, begitu dia dipanggil, sudah menyetujuinya.

Sedangkan bisnis PWU yang kecil dan tidak bisa dikembangkan akan dipertahankan atau merger. “Karena dengan tuntutan ekonomi semacam ini enggak nututi.” Yang sudah berjalan dengan baik, diperbesar kapasitasnya.

Yang sudah ada dan berhasil adalah pabrik conveyer belt di Karangpilang, Surabaya. “Itu satu-satunya yang terbesar di Indonesia.” Dulunya, itu pabrik karet biasa, yang kadang dapat order kadang tidak. Menggaji karyawan pun sulit. Dengan pengembangan, omzet jadi besar, punya keuntungan, investasi mudah karena ada kredit perbankan. Utangnya pun kini lunas. “Hasilnya sekarang sudah terasa.”

Pabrik Kasa Husada pun akan dikembangkan menjadi perusahaan farmasi dan pabrik infus. “Dulu terkenal sekali, tapi size-nya kecil.” Dengan pengembangan, perusahaan ini diharapkan bisa mendongkrak keuntungan.

Bas mengatakan tak mudah menangani PWU yang punya banyak masalah, apalagi membesarkannya. Namun, ia berupaya membangun citra bisnis yang sehat. “Tak ada neko-neko. Clean and clear.”

Kini, PWU, menurut Bas, adalah tempat belajar para pengelola badan usaha milik daerah (BUMD) di luar Jawa Timur. Saat Gubernur Jawa Timur rapat dengan Presiden Jokowi, tahun lalu, mengarahkan pengelola BUMD belajar ke Jawa Timur. “Dari daerah-daerah lain belajar BUMD kepada kami.”

ENDRI KURNIAWATI | NIEKE INDRIETTA