TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan studi mengenai skema sustainabilitas Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit diperlukan untuk mendukung program bioenergi yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, studi itu juga diperlukan sebagai bahan pertimbangan Komite Pengarah.

"Kita sepakat melakukan studi skema sustainabilitas ini. Kita perlu memperhatikan kredibilitas sistem dan menganalisis dengan lebih transparan untuk menunjukkan akuntabilitas kita," ujar Darmin saat memimpin rapat koordinasi kebijakan kelapa sawit dan biodiesel, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 17 Juni 2016.

Dalam rapat itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi mengklaim, penerapan kewajiban pencampuran bahan bakar nabati (BBN) dalam solar sebesar 20 persen atau B20 sudah mencapai 18,6 persen. "Itu sudah baik dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada," ujar Darmin mengapresiasi.

Tahun ini, program mandatori B20 baru berjalan. Pada 2015, kadar pencampuran BBN dalam solar masih 15 persen. Pada 2016, target penyerapan biodiesel di dalam negeri adalah sebesar 3,2 juta kiloliter. BPBD Sawit memperkirakan, penyerapan oleh PT Pertamina akan mencapai 2,5 juta kiloliter.

Selama Januari dan Februari 2016, Pertamina telah menyerap 519 ribu kiloliter biodiesel. Pada Januari sendiri, Pertamina dapat menyerap biodiesel 225 ribu kiloliter. Pada Februari, penyerapan biodiesel meningkat sekitar 30,5 persen, yakni menjadi 294 ribu kiloliter.

ANGELINA ANJAR SAWITRI