Presiden Joko Widodo foto bersama para kepala negara anggota G7 dan negara outreach pada hari terakhir konferensi tingkat tinggi (KTT) di Shima, Jepang, 27 Mei 2016. Laily Rachev-Biro Pers Setpres
TEMPO.CO, Nagoya- Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Prancis Francoise Hollande siap membantu Indonesia terkait dengan pengenaan pajak bertahap atas ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Jokowi mengatakan jaminan itu disampaikan Hollande saat pertemuan bilateral hari ini di sela KTT G-7 Outreach.
"Presiden Francoise Hollande menyampaikan bahwa Indonesia akan dibantu pemerintah Prancis nanti di parlemennya. Kan ini rencana parlemen Prancis," kata Jokowi di Bandar Udara Nagoya, Jumat, 27 Mei 2016.
Presiden Jokowi mengatakan, dalam pertemuan bilateral dengan Prancis, ia secara khusus membahas rencana pengenaan pajak impor tersebut. Dalam pertemuan itu, isu yang dibahas juga hanya soal rencana pengenaan pajak impor. "Tadi saya singgung mengenai masalah yang berkaitan dengan CPO kita. Hanya satu poin tadi yang saya singgung dengan Prancis," ujarnya.
Pemerintah mengatakan akan mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO) ihwal rencana pengenaan pajak ekspor atas CPO yang dipatok 900 euro per ton. Gugatan itu masih bersifat kondisional jika negosiasi dengan pemerintah Prancis menemui jalan buntu.
Dalam amendemen Undang-Undang Keanekaragaman Hayati, yang akan berlaku pada awal 2017, pemerintah Prancis akan mengenakan pajak atas minyak kelapa sawit dan turunannya sebesar 300 euro per ton pada 2017, kemudian naik menjadi 500 euro per ton pada 2018, lalu 700 euro per ton pada 2019, serta 900 euro per ton pada 2020.
