TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim Indonesia Bangkit (TIB) menilai pengangguran pada bulan ini semakin meningkat menjadi 12 juta orang atau 11,5-11,6 persen. "Industri sudah tidak mampu lagi menahan beban, dan karena insentif yang diberikan pemerintah terlalu kecil," kata Fadhil Hasan, anggota TIB di Jakarta, Senin (13/2).Sebelumnya, pada 2004 pengangguran sekitar 9,8 persen dan 2005 meningkat menjadi 10,3 persen. Menurutnya kecenderungan ini akan terus meningkat. "Insentif yang diberikan pemerintah akibat BBM dan rencana kenaikan tarif listrik hanya merupakan pengalihan obyek dengan nilai yang sama dengan beban awal. Industri juga mengancam akan melakukan pemecatan yang bakal meningkatkan jumlah pengangguran," katanya.Apalagi saat ini indeks produksi manufaktur terus bergerak ke skala negatif. Beberapa industri padat karya semakin banyak yang tutup, misalnya industri logam, kulit, kayu dan sepatu. "Sebenarnya industri bisa saja digenjot namun jika tidak ada demand (permintaan) dari konsumen percuma saja. Daya beli masyarakat semakin berkurang," ujarnya. Menurutnya, pengusaha akan menunda investasi. Pengusaha tidak akan meningkatkan investasi peralatan atau pabrik. Mereka hanya akan meningkatkan ekspansi kapasitas produksi dengan melaksanakan kerja lembur. "Apalagi harus menambah jumlah pekerja, investasi yang mereka keluarkan masih untuk jangka pendek. Mereka melihat kondisi kebijakan investasi masih memberatkan pengusaha," kata Fadhil.Selain itu, para pengusaha masih merasa takut untuk mencairkan kredit. "Ada rasa takut dari pengusaha dalam pengembaliannya dan kondisi yang masih kurang kondusif," Fadhil menjelaskan.Ditambah lagi, RUU Investasi dan RUU Tenaga kerja yang belum selesai dibahas revisinya. Undang-undang Investasi ini dinilai kurang mendukung investor. Malah dikatakan ini merupakan pesanan dari World Bank dan isinya sangat liberal yang menguntungkan investor bermodal besar. "Diperkirakan beberapa tahun ke depan akan terjadi deindustrialisasi," kata Imam Sugema, anggota Tim Indonesia Bangkit.Diharapkan, pemerintah mendesain kebijakan secara tepat kerangka kerja yang benar. Diantaranya dengan memberikan insentif yang mendukung investasi, bukan sekadar pengalihan beban. Hal ini juga mesti tercermin dalam budget, dengan mengalokasikan minimal satu persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). "Jika skalanya kurang dari itu (satu persen), tidak ada dampaknya bagi dunia usaha," Imam menjelaskan. Eko Ari Wibowo