Pemerintah Kota Cilegon Tolak Kenaikan Tarif Listrik
Reporter
Editor
Kamis, 2 Februari 2006 14:50 WIB
TEMPO Interaktif, Cilegon: Pemerintah Kota Cilegon minta pemerintah pusat meninjau ulang rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Pemerintah Cilegon khawatir kenaikan tarif listrik bisa dijadikan alasan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya dengan dalih tidak kuat menanggung biaya operasional yang membengkak."Karyawan yang di-PHK itu akan menjadi beban tersendiri bagi Pemkot Cilegon yang merupakan kota industri. Kalau sebagian besar industri bangkrut, maka kehidupan di kota ini pasti meredup," kata Edi Heriadi, Sekretaris Kota Cilegon, Kamis (2/2).Menurut Edi, Cilegon yang memiliki luas wilayah 17 ribu hektar dan berpenduduk 500 ribu jiwa, hampir 80 persen warganya menangguk penghasilan dari sektor industri. Penggerak utama kota ini adalah PT Krakatau Steel, BUMN yang memproduksi baja terbesar di Indonesia dan sejumlah anak-anak perusahaannya. Di luar itu, terdapat kawasan industri yang telah diisi lebih 600 pabrik.Edi memperkirakan jumlah pengangguran di Cilegon mencapai 75 ribu orang. Jika kenaikan tarif dasar listrik memicu tindakan PHK, "Jumlah pengangguran baik dua kali lipat." Edi yakin Jumlah ini akan menimbulkan kerawanan sosial dan kriminal.Permintaan penolakan rencana kenaikan tarif dasar listri ini, akan dikirimkan ke PT PLN Pusat dengan tembusan ke Presiden, Menteri Pertambangan dan Energi, Gubernur Banten dan sejumlah instansi terkait. "Bagi kami ini sangat penting, karena bisa menimbulkan persoalan tersendiri," ujarnya.Sementara itu, Iman Suriadi, pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten memastikan kenaikan tarif listrik akan menimbulkan tindakan PHK, sehingga jumlah penganguran di Banten akan naik 100-150 persen. Saat ini tercatat pengangguran di Provinsi Banten mencapai 700-900 ribu orang. "Bila tarif listrik naik maka PHK akan menambah pengangguran menjadi 1,5 juta orang," katanya.Gelombang PHK juga diperkirakan akan terjadi di Kota dan Kabupaten Tangerang serta Serang yang memiliki pabrik padat karya seperti garmen, sepatu, mainan anak-anak, kayu dan sebagainya. Sedangkan Kota Cilegon, tindakan PHK terjadi secara perlahan-lahan karena pabriknya bersifat padat modal. Faidil Akbar