TEMPO.CO, Makassar - Pemerintah Kota Makassar menganggarkan dana sebesar Rp 70 miliar untuk gaji ke-14 bagi sekitar 14 ribu pegawai negeri sipil di Kota Makassar. Dana tersebut akan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016, yang mulai dibahas di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pekan ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar Erwin Hayya menjelaskan alokasi anggaran gaji ke-14 mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Gaji akan diberikan menjelang hari raya sebesar satu kali gaji pokok. Pensiunan PNS juga akan mendapatkannya, meski jumlahnya tidak 100 persen dari gaji bulanan.

“Penganggaran ini kewajiban sesuai dengan kebijakan pusat yang meniadakan kenaikan gaji PNS dan menggantikannya dengan tunjangan hari raya atau disebut dengan gaji ke-14,” kata Erwin Hayya di kantor DPRD Kota Makassar, Minggu, 29 November 2015. Selain gaji ke-14, PNS juga dipastikan tetap mendapatkan hak berupa gaji ke-13, yang sebelumnya diterima sekali setahun.

Pemerintah belum menjelaskan mekanisme pencairan gaji tambahan di luar gaji reguler tersebut. Erwin mengatakan pihaknya akan menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, gaji ke-13 biasanya dicairkan periode Juni hingga Juli. Sedangkan THR atau gaji ke-14 kemungkinan diberikan menjelang hari raya setiap PNS.

Erwin menambahkan, tambahan gaji ke-14 ditambahkan dalam pos belanja tak langsung pegawai yang totalnya sekitar Rp 1,5 triliun. Jumlah itu 40 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 sebesar Rp 3,4 triliun. Meski anggaran belanja pegawai bertambah, diyakini tidak bakal membebani keuangan daerah. Sebab, pada saat bersamaan juga banyak pegawai yang pensiun.

Menurut Erwin, pengalihan kenaikan jumlah gaji menjadi tambahan interval akan menguntungkan pemerintah daerah maupun pegawai negeri dalam jangka waktu panjang. Pegawai mendapatkan nilai pendapatan yang sebanding dengan kenaikan gaji, tapi diterima dalam satu waktu. Adapun beban risiko fiskal pemda berkurang, yang berarti inflasi bisa turut ditekan. “Intinya sama-sama bermanfaat,” ujarnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar, Hasanuddin Leo, mengatakan penambahan alokasi gaji ke-14 tidak berdampak banyak terhadap APBD tahun depan. Sebab, anggaran tersebut sebagian diambil dari acres, yakni dana cadangan 2,5 persen dari anggaran belanja tidak langsung. Sebelumnya, acres biasanya digunakan untuk mengantisipasi beban kenaikan gaji PNS. Namun, karena tahun depan tidak ada kenaikan, dananya bisa dialihkan ke gaji ke-14.

Anggota Banggar, Andi Nurman, menyatakan pemerintah seharusnya tidak hanya memperjuangkan alokasi dana untuk tambahan gaji pegawai. Menurut dia, tunjangan sertifikasi guru juga mesti dialokasikan secara efektif. Selama ini, sebagian guru di Makassar sering mengeluhkan keterlambatan pencairan dana tersebut.

AAN PRANATA