TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan Srie Agustina mengatakan, pemerintah sedang merancang peraturan tata niaga bahan berbahaya menyikapi banyaknya peredaran formalin yang digunakan pada makanan.Selama ini peraturan tentang bahan berbahaya belum mencakup semua hal. Peraturan ini dirancang bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta sejumlah instansi. Rencananya lingkup peraturan itu akan memuat ketentuan mulai dari pendaftaran, pendataan, penggunaan, alur distribusi, sampai dengan sanksi bila ada pelanggaran. "Saya ingin peraturan ini cepat selesai," kata Srie di Jakarta, Rabu.Soal sertifikasi produk makanan bebas formalin, Srie menegaskan, kurang setuju. Sistem sertifikasi yang sebenarnya melalui beberapa proses hingga pada pemeriksaan laboratorium dan dikenakan biaya."Setahu saya biaya pemeriksaan laboratorium sekitar Rp 200 ribu sekali periksa, dan belum biaya lainnya seperti biaya administrasi," kata dia.Srie berjanji akan secepat mungkin mengangkat dan memproses peraturan tata niaga ini. "Kasihan pedagang dan konsumen," ujar Srie. Zaky Almubarok
Berita terkait
Badan POM Beri Izin Kalbe Farma Edarkan Obat Anemia Efepoetin Alfa
26 Oktober 2023
Studi ini juga dilakukan di Eropa dan Asia untuk mendukung perluasan izin edar obat bagi pasien cuci darah dan non-dialisis.
Baca SelengkapnyaTemuan Zat Pemicu Kanker, YLKI Minta BPOM Periksa Kandungan Indomie
26 April 2023
YLKI berharap BPOM dapat memastikan apakah mi instan yang dijual di Taiwan juga beredar di Indonesia dan mengandung cemaran etilen oksida.
Baca SelengkapnyaBPOM dan Kominfo Pantau Penjualan Online Obat yang Mengandung EG dan DEG
23 Oktober 2022
BPOM menyatakan selalu melakukan patroli siber karena maraknya penjualan produk obat yang tidak aman.
Baca SelengkapnyaBPOM Catat 133 Obat Sirup Tidak Mengandung EG dan DEG, Aman Sepanjang Sesuai Aturan
23 Oktober 2022
BPOM menduga cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol berasal dari empat bahan tambahan yang digunakan dalam obat sirup.
Baca SelengkapnyaBio Farma Targetkan Vaksin Indovac Lolos Izin BPOM September 2022
22 Agustus 2022
Bio Farma menargetkan vaksin Indovac memperoleh izin penggunaan darurat dari Badan POM pada awal September 2022.
Baca SelengkapnyaPesan IDI dan BPOM dalam Memilih Kemasan Plastik Makanan
12 Agustus 2022
Masyarakat diminta memperhatikan label pada kemasan plastik makanan dan minuman sebagai investasi kesehatan untuk jangka panjang.
Baca SelengkapnyaTepis Isu MS Glow Produk Abal-Abal dan Repacking, Kosme: Tidak Benar
27 Maret 2022
Produk perawatan kulit MS Glow milik Crazy Rich Malang Gilang Widya Permana dan Shandy Purnamasari belakangan ini ramai dipertanyakan keasliannya.
Baca SelengkapnyaBadan POM Perketat Pengawasan Produk Kosmetik dan Jamu Tak Berstandar Mutu
16 Maret 2022
Badan POM berupaya menekan peredaran produk kosmetik dan jamu yang diproduksi tidak sesuai standar mutu dan keamanan.
Baca SelengkapnyaVaksin Booster Sinopharm Tersedia di 350 Klinik Kimia Farma
16 Februari 2022
Sebanyak 350 klinik Kimia Farma yang tersebar di seluruh Indonesia siap melaksanakan vaksinasi lanjutan atau booster dengan vaksin Sinopharm,
Baca SelengkapnyaSimak, Ini Efikasi dan Keamanan Vaksin Pfizer di Indonesia
28 Agustus 2021
Vaksin Pfizer yang telah diterbitkan oleh BPOM RI terbukti efektif dan aman digunakan.
Baca Selengkapnya
