TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota Komite Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmi Radhy, meminta Presiden Joko Widodo serius mendalami hasil audit terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Rekomendasi Komite Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmi melanjutkan, sudah cukup jelas agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan adanya mafia migas.
"Serahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memproses dari sisi hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengaudit," kata Fahmi, Kamis, 12 November 2015.
Menurut Fahmi, menurut hasil pemeriksaan timnya, ada kesamaan dengan hasil audit independen dari Kordha Mentha. Salah satu kesamaannya ialah adanya orang kuat yang ikut terlibat dalam proses tender.
Fahmi menyebutkan aparat penegak hukum bisa mulai menelusuri orang-orang yang diduga terlibat, mulai dari jajaran direksi Petral. "Dari situ tidak akan sulit menemukan mafia-mafia lainnya."
Pemeriksaan terhadap Pertamina juga tidak luput dari rekomendasi Komite Reformasi Tata Kelola Migas. Pasalnya, selaku perusahaan induk, Pertamina mempunyai wewenang menentukan jajaran direksi di Petral. Karena itu, dukungan penuh dari Presiden amat diperlukan agar upaya menuntaskan kasus mafia migas bisa tuntas.
Hasil audit terhadap Petral menemukan adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam proses pengadaan dan jual-beli minyak mentah maupun produksi BBM di Pertamina Energy Services (PES). Pihak ketiga tersebut, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, adalah badan usaha bisnis. Sudirman pun mengakui kehebatan badan usaha itu yang dapat mencampuri jual-beli minyak.
