Dari kiri: Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri ESDM Sudirman Said, Kepala Bapenas Sofyan Djalil dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin saat meninjau tambang terbuka Grasberg PT Freeport Indonesia, di Timika, Papua, 19 September 2015. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan ada seorang politikus yang melobi PT Freeport Indonesia dengan mengaku atas nama Presiden dan Wakil Presiden untuk melicinkan renegosiasi kontrak Freeport.
Bahkan, politikus tersebut ketahuan meminta jatah sejumlah uang kepada PT Freeport. "Kalau yang dikatakan benar bahwa saya dan Presiden minta jatah, saya marah," kata JK di Istana Wakil Presiden, hari ini, 11 November 2015.
JK mengaku berang atas laporan yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said itu. JK meminta agar politikus tersebut dilaporkan kepada penegak hukum. "Tolong dilaporin saja yang ngomong begitu," kata dia.
Namun, JK menolak membeberkan siapa politikus tersebut. Ia juga enggan menjawab ketika ditanya asal partai politikus tersebut. "Tanya saja ke Dirman (Sudirman Said)."
Sebelumnya, Sudirman Said menyebut politikus tersebut menjanjikan Freeport kontrak kerja sama baru. Namun, ia meminta imbalan saham dan proyek listrik di Timika. Sudirman mengatakan hal ini terjadi ketika isu perpanjangan kontrak bergulir. Pihak Freeport melaporkan hal tersebut pada Sudirman.
