Kemendag: Analisis TPP Belum Komprehensif

Reporter

Kamis, 29 Oktober 2015 15:43 WIB

Presiden Barack Obama, bersalaman dengan Presiden Joko Widodo saat pertemuaannya di Gedung Putih, Washington, 27 Oktober 2015. Ini merupakan kunjungan pertama Presiden Jokowi ke Amerika setelah menjadi Presiden. AP/Susan Walsh

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah mengatakan ketertarikan untuk bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP). Namun rencana kerja sama dengan organisasi yang beranggotakan 12 pacific rim itu belum dikaji secara mendalam di Kementerian Perdagangan.

"Analisis pendek, bukan komprehensif," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) Tjahya Widayanti kepada Tempo di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2015.

Di Kementerian Perdagangan, Tjahya bertugas membuat berbagai kajian menyangkut kebijakan perdagangan. Termasuk untung-rugi bila Indonesia bergabung dengan sebuah organisasi atau melakukan kesepakatan dagang dengan negara tertentu.


Soal TPP pun ia mengaku mendapat perintah untuk melakukan kajian khusus pekan lalu, sebelum rombongan Presiden bertolak ke Amerika Serikat. "Kami melakukan kajian, baru selesai kemarin, lalu dikirim ke Pak Menteri," kata perempuan berkerudung ini.

Namun Tjahya enggan menjelaskan hasil kajiannya. "Biar Pak Menteri saja," katanya. Sementara itu, setelah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong bertolak ke Italia untuk menutup acara World Expo Milano.

Sebelumnya, Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya Kementerian Perdagangan Deny Wachyudi Kurnia menyatakan, jika kebijakan itu diambil, masuknya Indonesia ke TPP masih perlu waktu. “Prosesnya masih panjang. Harus ada proses negosiasi syarat dan ketentuannya,” ujarnya kemarin.

Deny menyatakan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Perdagangan telah mengkaji soal untung-rugi bergabungnya Indonesia dengan TPP. Namun kajian itu belum sempurna. Sebab, seperti diketahui, rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak gagasan ini. "Selama ini TPP dimusuhi, jadi penjajakan hanya dilakukan diam-diam. Ada hitungan dari Litbang namun belum bisa dibagi dan mungkin belum komplet," ujarnya.

PINGIT ARIA

Topik Terhangat: Bom di Mal Alam Sutera

Berita terkait

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

36 menit lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

2 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

4 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

6 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

13 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

14 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

14 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya