TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritan Rizal Ramli meminta Freeport tidak serta-merta menjalankan bisnisnya tanpa memberikan keuntungan bagi Indonesia. Rizal Ramli ingin supaya perusahaan asal Amerika Serikat itu dapat memenuhi tiga permintaan yang diajukannya.

"Kalau mereka tidak mau renegosiasi, mereka harus kembali," ujar Rizal Ramli dalam rapat kerja dengan anggota badan anggaran di gedung DPR, Selasa, 13 Oktober 2015. Tiga usulan yang dilontarkan Rizal, yang pertama yaitu Freeport diminta untuk membayar royalti kepada pemerintah sebesar 6 hingga 7 persen.

Rizal Ramli mengatakan kehadiran PT Freeport tak begitu banyak membuahkan keuntungan bagi Indonesia karena hak bangsa Indonesia belum terpenuhi dalam kontrak Freeport. Sejak 1967 sampai 2014, pengelola tambang itu hanya membayar royalti untuk emas sebesar 1 persen kepada pemerintah. "Kami mau Freeport bayar 6 – 7 persen," ujar Rizal Ramli.

Permintaan kedua, Rizal Ramli ingin supaya Freeport dapat mengelola limbah dengan baik. Rizal Ramli menuding Freeport tidak mengelola limbah beracun sehingga membahayakan masyarakat di sekitar Sungai Amungme, Papua. "Ini membahayakan masyarakat, menyebabkan keracunan. Ikan juga banyak yang mati," ujar Rizal ramli.

Ketiga, Freeport didesak untuk segera melakukan divestasi. Rizal Ramli menilai Freeport hanya terus-menerus mengulur waktu untuk melakukan divestasi. "Percepat divestasi supaya BUMN kita juga bisa terlibat dan memberikan keuntungan bagi negara," ujar Rizal Ramli.

Menurut Rizal, jelang berakhirnya kontrak Freeport, merupakan momentun yang tepat untuk mengelola tambang emas di Papua secara mandiri . "Agar betul-betul bisa bermanfaat bagi Indonesia. Ini kesempatan kita untuk me-rewrite," ujarnya.

DEVY ERNIS

Baca juga:
Geger Freeport, Inilah 5 Tanda yang Mencurigakan
Sambil Gebrak Meja, Rizal Ramli Tolak US$ 3 M dari Freeport