Anggaran Budidaya Kelautan Naik, Menteri Susi: Ayo Investasi

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Jumat, 9 Oktober 2015 17:43 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berjalan meninggalkan Istana Merdeka usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, 16 September 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti mengajak para pengusaha berinvestasi mengembangkan rumput laut sebagai salah satu komoditas andalan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

"Kami akan menaikkan anggaran budidaya hingga Rp330 miliar untuk tahun depan (2016) khusus untuk rumput laut," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2015.

Menurut Menteri Susi Pudjiastuti, jumlah tersebut sangat meningkat dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan khusus rumput laut pada tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp40 miliar.

Menteri Susi Pudjiastuti mengingatkan bahwa Republik Indonesia memiliki rumput laut hingga 555 jenis yang dapat dimanfaatkan untuk beragam produk.

Belum lagi, lanjut Menteri Susi Pudjiastuti, dari sejutar 12,1 juta hektare lahan yang bisa digunakan untuk pengembangan rumput laut, baru diberdayakan sekitar 350.000 hektare.
Ia juga menginginkan pengusaha rumput laut dapat berinvestasi dalam membuat pabrik pengolahan rumput laut karena KKP juga berencana membuat hingga sekitar 10 pabrik rumput laut mulai 2016.

Budidaya rumput laut, kata Menteri Susi Pudjiastuti, juga bakal meningkatkan taraf kesejahteraan bagi anggota masyarakat pesisir di berbagai daerah.

Sebelumnya, pengusaha rumput laut yang tergabung dalam Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menilai bahwa pencapaian hilirisasi akan sulit direalisasikan selama tidak ada kesamaan pemahaman semua pihak, terutama pemerintah tentang wawasan rumput laut dari hulu hingga hilir.

"Sebagai pelaku kami bingung karena aparat pemerintah sering bergonta-ganti personel, sehingga pengetahuannya cenderung harus diperbarui lagi. Tak jarang kebijakan dari pihak yang berwenang juga menjadi kurang tepat," kata Ketua ARLI Safari Azis.

Menurut dia, untuk memajukan komoditas rumput laut nasional, terutama untuk merealisasikan program hilirisasi, membutuhkan visi, misi, serta pengetahuan yang sama tentang rumput laut agar konsep hilirisasi menjadi matang.

Dia menyayangkan banyaknya anggapan yang keliru bahwa rumput laut dapat dijadikan 500 produk. Padahal pengertian sesungguhnya adalah rumput laut dapat digunakan sebagai bahan pencampur pada 500 produk.

Itu pun, tambah Safari, harus diperjelas jenis rumput lautnya seperti apa, misalnya rumput laut jenis Eucheuma dapat diolah menjadi Carrageenan atau rumput laut jenis Gracilaria dapat diolah menjadi agar-agar. "Carrageenan dan agar-agar umumnya merupakan bahan pencampur atau penolong dari suatu produk," tutur Safari.

Minimnya pemahaman aparat pemerintah, kata dia, terkadang menimbulkan informasi-informasi yang tidak kondusif dan akhirnya melahirkan kebijakan yang tidak jelas. Padahal, untuk mencapai hilirisasi membutuhkan "roadmap" yang cukup jelas dan matang agar bisa menjadi acuan semua pemangku kepentingan sehingga bisa dijalankan dengan konsisten.

BISNIS

Berita terkait

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.

Baca Selengkapnya

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.

Baca Selengkapnya

Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.

Baca Selengkapnya

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut

Baca Selengkapnya

Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.

Baca Selengkapnya

BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.

Baca Selengkapnya

Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.

Baca Selengkapnya

RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

20 Juli 2023

RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.

Baca Selengkapnya

Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

23 Juni 2023

Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

Pagar bambu memagari wilayah laut di peraiaran Kabupaten Tangerang. Memanjang hingga berkilo-kilometer. Tidak ada yang tahu siapa yang pasang.

Baca Selengkapnya