Jokowi berbicara dengan para pedagang dan pengurus koperasi Pasar Panorama, Bengkulu, Rabu, 26 November 2014. Presiden berjanji membenahi dan merenovasi pasar Panorama dan memberi bantuan modal kepada koperasi Pasar Panorama. ANTARA/Humas-Agus Suparto
TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan koperasi belum menjadi agenda penting. Padahal koperasi menjadi amanat konstitusi.
Ketua Dewan Wali Amanah Perhimpunan BMT Indonesia Eri Sudewo mengatakan indikasi koperasi belum menjadi agenda penting kenegaraan dapat dilihat dari kecilnya anggaran di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah dibanding kementerian lain.
"Koperasi adalah amanat konstitusi, sehingga ia harus menjadi agenda penting," ucap Eri di sela peluncuran Gerakan Bangga Koperasi (Gerak) di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2015.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengungkapkan kebanggaannya kepada Perhimpunan BMT Indonesia, yang konsisten menjaga pilar koperasi di Indonesia. "Koperasi harus menjaga semangat gerakan, bukan program," ujar Anies pada kesempatan yang sama.
Menteri Anies menyatakan, di tengah gelombang baru ekonomi, para anggota BMT konsisten menjaga pilar koperasi. Ketua Dewan Pakar Perhimpunan BMT Indonesia itu menegaskan, Nawacita yang menjadi program Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan Indonesia dari pinggiran. "Mendorong perekonomian, membangun dari pinggir, akan berhasil jika melibatkan koperasi," tuturnya.
Sayangnya, kata Anies, masih ada yang melihat Indonesia hanya dari pusat perekonomian, padahal wilayahnya besar. Dia menyebutkan sebuah gerakan mensyaratkan kepemilikan dan keterlibatan untuk menyelesaikan masalah. "Tujuannya adalah mengajak semua pihak terlibat dan bangga dengan koperasi," ucap Anies.
Dia berharap koperasi tidak terjebak dalam program, tapi tetap menjadi sebuah gerakan yang kegiatan utamanya berupa pelibatan publik.
Adapun menurut Eri, saat ini Perhimpunan BMT Indonesia memiliki 561 usaha dengan 2,7 juta anggota dan nilai aset lebih dari Rp 11 triliun.
MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
39 hari lalu
MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
39 hari lalu
MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Ide BUMN Jadi Koperasi, Pengamat: Pernyataan Saya Dipelintir, Mengonversi Bukan Membubarkan
5 Februari 2024
Ide BUMN Jadi Koperasi, Pengamat: Pernyataan Saya Dipelintir, Mengonversi Bukan Membubarkan
Pengamat koperasi Suroto angkat bicara soal tanggapan Menteri BUMN Erick Thohir terhadap pernyataannya tentang perubahan perusahaan negara dari basis perseroan menjadi koperasi.