TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo selalu berkoordinasi mengenai perkembangan ekonomi terbaru. Pernyataan Teten ini terkait dengan maraknya pemberitaan tentang silang pendapat antara Istana dan BI ihwal kajian penurunan harga bahan bakar minyak.
Menurut Teten, pemerintah dan BI memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. "Kalau Presiden banyak dalam hal kebijkan fiskal. Sebaliknya, BI mengurusi moneter," katanya di Istana Negara, Selasa, 6 Oktober 2015. Dengan pembagian fungsi itu, dia mengatakan naik-turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar merupakan wewenang bank sentral.
Di bidang fiskal, kata Teten, Presiden terus mengupayakan adanya insentif untuk mendatangkan investor. Semakin banyak investor yang masuk, persediaan dolar juga bisa dipenuhi dan akan berdampak baik bagi nilai tukar rupiah. "Walaupun sifat BI independen, keduanya tetap sejalan karena mengelola perahu yang sama, yaitu Indonesia," ucapnya.
Teten juga membantah jika dikatakan usul penurunan suku bunga acuan atau BI Rate oleh Presiden merupakan sebuah intervensi. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan penuh BI. Permintaan pengkajian itu, kata Teten, sama halnya dengan pertanyaan Jokowi kepada PLN dan Pertamina mengenai kemungkinan pengkajian ulang harga BBM. (Lihat videoMenteri Agus Marto Kritik Presiden)
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengkritik Jokowi yang hanya mencari popularitas terkait dengan rencana pemerintah menurunkan harga BBM. “Maksud saya jangan untuk popularitas, tapi harus betul-betul untuk akuntabilitas dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya,” ucapnya.
