TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W. Husaini mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih keseluruhan urusan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol menuju Bandara Kertajati jika memang pemerintah daerah Jawa Barat tak kunjung memberi andil. "Tak perlu ada kekhawatiran bahwa nantinya bandara sudah selesai tapi akses jalan tol belum ada, karena akses bandara tersebut dari Jalan Tol Cipali cuma sekitar 5 kilometer," ucapnya kepada Tempo seusai acara penandatanganan paket pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung dan pelebaran jalan Batu Aji-Kuaro di gedung Kementerian PUPR, Rabu, 30 September 2015.
Masalah pembebasan lahan memang seharusnya ditangani seluruhnya oleh pemerintah pusat, karena itu dilakukan demi pembangunan akses jalan tol yang termasuk kebutuhan nasional. Namun, menurut Hediyanto, pemda Jawa Barat sudah sempat sepakat untuk ikut andil dalam penanganan pembebasan lahan, misalnya di wilayah Majalengka, Jawa Barat. "Janji itu yang belum terealisasi."
Hediyanto mengharapkan, bila akhirnya tidak banyak mendukung pembebasan lahan, pemda Jawa Barat bisa lebih banyak berkontribusi mendukung Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) setempat. "Di mana pun kami membangun jalan tol, selalu ada badan usaha lokal. Yang masih menjadi persoalan adalah apakah badan usaha tersebut sudah kompeten untuk mendukung konstruksi," tuturnya.
Sebelumnya, Hediyanto sudah mengatakan akses ke Bandara Kertajati sudah ada, yaitu jalur Bandung-Cikampek, dan Cikampek-Cipali-Kertajati atau yang biasa disebut Jalan Tol Cipali. Sedangkan yang belum terbangun adalah akses jalan potong dari Majalengka dan Sumedang yang diperkirakan baru selesai sekitar dua setengah tahun lagi.
Pembangunan yang masih digiatkan Bina Marga adalah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawi yang panjangnya 60 kilometer dan ditargetkan bisa beroperasi pada 2017.
