Nelayan mencari ikan nike (ikan khas Gorontalo) saat Festival Duwo di Gorontalo, 8 September 2015. 26 kapal perang TNI AL, tujuh kapal perang negara sahabat, dan 11 kapal instansi masyarakat setempat akan ambil bagian dalam Sail Tomini. ANTARA/Yusran Uccang
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku kaget ketika mengetahui data Biro Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah orang yang berprofesi nelayan menunjukkan penurunan selama jangka waktu satu dekade.
"Rumah tangga nelayan pada periode 2003-2013 turun dari 1,6 juta ke 800 ribu, berarti separuhnya hilang," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertajuk "Laut Masa Depan Bangsa" di Jakarta, Kamis, 10 September 2015.
Menurut Susi, fenomena tersebut, antara lain, karena mata pencarian nelayan di tengah masyarakat dinilai sudah tidak menarik lagi karena banyak nelayan yang telah beralih profesi.
Sebelumnya, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M. Riza Damanik mengatakan ada dua tantangan besar yang mesti dihadapi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mensejahterakan nelayan tradisional.
"Ada dua tantangan terdekat yang tengah dihadapi KKP dalam upaya merealisasi janji menyejahterakan nelayan Indonesia," katanya di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2015.
Riza memaparkan, tantangan pertama adalah memperbaiki serapan anggaran yang begitu rendah saat ini, yaitu sekitar 20 persen dari total anggaran.
Untuk itu, ujar dia, KKP perlu bergegas dan memperbaiki serapannya agar program-program kerakyatan dapat berjalan dan tepat sasaran, semisal program aksi untuk memulihkan ekonomi nelayan yang selama ini terpuruk.
Sedangkan tantangan kedua adalah meningkatkan daya saing produk perikanan di tengah berkembangnya inovasi produk dan pasar perikanan di negara-negara tetangga, seperti Thailand, Filipina, Vietnam, bahkan Malaysia.
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
12 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.