TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ada beberapa upaya akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi mahalnya harga daging saat ini. Salah satunya adalah meningkatkan pasokan daging.
"Ini masalah suplai. Itu bisa (diatasi) dengan meningkatkan produksi sapi dalam negeri," kata JK di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Senin, 10 Agustus 2015. "Atau meningkatkan kuota impor."
JK mengatakan, jika solusi peningkatan pasokan dilakukan dengan cara menambah kuota impor, pemerintah juga harus mencari negara selain Australia yang memproduksi daging sapi. "Asal negara pengimpor daging sapi juga harus diperluas, bukan hanya Australia. Nanti bisa dicari negara lain."
Opsi lain, kata dia, pemerintah meningkatkan produksi peternak dalam negeri. Artinya, mahalnya harga daging sapi ini berlaku untuk sementara sampai peternak lokal bisa menyediakan seluruh suplai dalam negeri. Dengan demikian, harga daging kembali stabil dan terlepas dari impor. "Tapi semua opsi akan dibahas dalam rapat terbatas nanti," ujarnya.
Pedagang daging di beberapa daerah menggelar aksi mogok berjualan. Aksi mereka sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena tidak mengendalikan harga daging sapi yang selalu mengalami kenaikan.
Impor sapi pada kuartal III ini menurun dibandingkan kuartal sebelumnya. Pada kuartal II tahun ini, periode April hingga Juni, pemerintah mengizinkan 250 ribu ekor sapi bakalan, 29 ribu sapi potong, dan 1.000 ton secondary cut. Sedangkan untuk kuartal I Januari hingga Maret 2015, izin impornya sebanyak 75 ribu ekor.
Terus menurunnya kuota impor sapi sengaja dilakukan agar peternak sapi lokal bisa mengembangkan industri dalam negeri. Namun, akibatnya, keberadaan sapi di pasar semakin langka. Dengan demikian, sejumlah pedagang sapi di Bandung dan Jakarta mogok karena harga jual daging yang tinggi.
REZA ADITYA
Berita terkait
Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional
6 menit lalu
Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah
Baca SelengkapnyaBertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah
10 jam lalu
Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.
Baca SelengkapnyaHamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel
1 hari lalu
Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham
12 hari lalu
Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.
Baca SelengkapnyaGilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk
13 hari lalu
Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.
Baca SelengkapnyaDigagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina
15 hari lalu
Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.
Baca SelengkapnyaDua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong
16 hari lalu
"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang
27 hari lalu
Open house yang diadakan oleh JK dihadiri oleh Anies Baswedan, Hamdan Zoelva, hingga Tom Lembong selaku perwakilan koalisi perubahan.
Baca SelengkapnyaRekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK
27 hari lalu
Jusuf Kalla menilai positif kunjungan Roeslan Roeslani ke rumah Megawati Soekarnoputri. Soal rekonsiliasi nasional, ia menilai ada banyak waktu lain.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Silaturahmi ke Rumah Jusuf Kalla: Banyak Foto-Foto
27 hari lalu
Anies Baswedan bersamuh dengan Jusuf Kalla pada hari pertama Lebaran. Mengaku tak bicara soal politik.
Baca Selengkapnya