TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo ingin sebagian pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek selesai 2018. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah berkeinginan menyelesaikan proyek ini sebelum jadwal gelara Asian Games. “Dua jalur dulu. Sesegera mungkin (groundbreaking),” katanya saat ditemui di kantor Presiden Senin 13 Juli 2015.
Sofyan mengatakan agar prosesnya cepat, maka pemerintah DKI dan PT Adhi Karya akan dibuatkan keppres (Keputusan Presiden) agar LRT bisa dibangun terlebih dahulu dengan dana dari Kementerian Perhubungan. Setelah pembangunan infrastruktur rampung, kata Sofyan, pemerintah DKI bisa mengambil alih dan membelinya sesuai hasil penilaian yang wajar.(baca: Proyek LRT Ahok Diambil Alih Pusat)
"Gubernur DKI akan membangun tahap pertama. Adhi Karya yang tadinya mau ambil inisiatif sendiri membangun tanpa biaya pemerintah. Namun setelah dibahas tadi, kata Menhub, tidak mungkin," kata Sofyan. "Jadi akan dibangun oleh pemerintah.”
Dia mengatakan dengan Keppres, Gubernur DKI bisa menunjuk BUMD untuk membangun proyek LRT. Sofyan memperkirakan BUMD tersebut adalah Jakpro. Selanjutnya setelah pembangunan selesai, pemerintah akan membayar kembali proyek LRT.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan LRT akan mulai dibangun dua ruas dari 7 usulan ruas dalam. “Yang pertama dibangun Barat Timur 1 dan Utara Selatan 1. Ini memenuhi aspek intermoda integrity sehingga nyambung dengan KRL, halte busway dan stasiun MRT,” katanya. Jonan mengatakan Adhi Karya tak membangun proyek LRT sendiri agar tarif tiket lebih terjangkau.
Jika LRT dibangun BUMN Karya sendiri, tiket LRT untuk trase pertama jalur Bekasi Timur hingga Dukuh Atas Rp 37.500. Berbeda dengan harga tiket KRL untuk rute sama Rp 5.000. Meski akan dibandrol harga murah, pemerintah tidak mensubdisi ongkos tiket LRT. Seandainya LRT dikelola pemerintah, dia memperkirakan harga tiket mencapai Rp 5.000 hingga Rp 10.000.
