TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mempunyai strategi dalam transisi perekonomian nasional. Untuk jangka pendek, adalah stabilisasi ekonomi untuk menjembatani perekonomian, seperti spending melalui proyek pemerintah.

Menurut Jokowi, pemerintah mempunyai ruang fiskal yang harus dimanfaatkan. "Solusi lain yang sedang kita kejar adalah bekerja keras untuk menggalang dana investasi, terutama dari Jepang, Korea, Cina, Singapura, Jerman, dan Amerika," katanya di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2015.

Penggalangan dana membuat banyak orang mempertanyakan utang naik karena pendanaan ini. Jokowi mengatakan utang ini untuk kebutuhan investasi yang dapat meningkatkan produk bukan untuk konsumsi atau subsidi BBM.

Dengan kebijakan yang dirancang ini, Jokowi yakin pada sisa tahun 2015 ini, stimulus ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1-0,2 persen. Pada tahun 2016 mendorong pertumbuhan 0,5-1 persen.

Jokowi berkata, untuk jangka menengah sampai jangka panjang, pemerintah saat ini berfokus pada proyek infrastruktur karena sektor tersebut padat modal dan berdampak panjang. Buruknya infrastruktur saat ini dinilai menjadi salah satu penghambat utama growth engine. Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, biaya transportasi, dan ongkos distribusi.

Jokowi menilai distribusi logistik melalui laut merupakan yang paling murah. Untuk itu pemerintah berkonsentrasi pada konsep tol laut, seperti pembangunan yang sudah dimulai di Kuala Tanjung dan Makassar, di samping 24 pelabuhan yang direncanakan pemerintah. Selain itu pemerintah juga telah memulai membangun tol Trans Sumatera.

Jokowi mengaku realistis bahwa tantangan ke depan yang dihadapi tidak ringan dan membutuhkan proses. Namun jika dibandingkan dengan krisis 1998, kondisi ekonomi saat ini lebih ringan.

"Namun 17 tahun kemudian kita melihat perekonomian bisa tumbuh empat kali lipat. Indonesia menjadi anggota G-20 dan kita telah menjadi negara demokrasi yang dibanggakan," katanya.

ALI HIDAYAT