TEMPO Interaktif, Jakarta:Juru Bicara Pertamina, Mochammad Harun mengatakan sistem pewarnaan minyak tanah yang pernah dilakukan memang cukup efektif. Namun sekarang telah ada sistem pengawasan baru yang menggunakan kartu kendali. “Kami tidak mau ada pembiayaan ganda antara pewarnaan dan kartu kendali,” kata dia. Menurut Harun, dengan adanya aturan baru (Perpres No 55 tahun 2005) Pertamina hanya bertanggungjawab untuk menyalurkan sampai Depo saja. Selanjutnya untuk pangkalan hingga sampai ketangan rumah tangga menjadi tanggung jawab Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas ). “BPH Migas melakukan kerjasama dengan masing-masing pemerintah daerah dan mengambil biaya Rp 50/liter untuk pengawasan dimasukkan dalam komponen Harga Eceran Tertinggi disetiap daerah,” ujar dia menjelaskan. Mengenai penghentian program pewarnaan oleh Pertamina, tambah Harun, hal itu murni karena masalah pembiayaan. Departemen Keuangan saat itu meminta agar biaya pewarnaan dibebankan pada Pertamina. “Jelas Pertamina keberatan menanggung biaya pewarnaan yang mencapai 12 miliar untuk satu tahun,” ujarnya. Muhamad Fasabeni