TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menetapkan 10 proyek infrastruktur yang akan dijadikan percontohan mekanisme percepatan melalui fokus grup yang dibentuk Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan Presiden Joko Widodo sangat menyoroti tingkat kesuksesan (success rate) proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dalam waktu beberapa tahun terakhir diakui cukup rendah.

"Belajar dari pengalaman lalu tidak boleh lagi success rate rendah. Proses panjang harus dipotong," kata Sofyan di Kantor Presiden, Selasa (26/5/2015).

Upaya memangkas proses panjang kajian, persiapan, hingga pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, lanjut Sofyan, dilakukan dengan membentuk fokus grup. Dalam forum tersebut, semua pihak terkait bertemu untuk membicarakan masalah-masalah secara mendetail, solusi, dan tenggat waktu pelaksanaan.

Untuk menguji mekanisme baru tersebut, pemerintah menentukan 10 proyek infrastruktur prioritas. Sembilan dari 10 proyek tersebut, yakni kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur, pembangkit Listrik Jawa Tengah atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat, Jalan tol Trans-Sumatra tahap II, Tol Balikpapan-Samarinda, Proyek Kereta Api Kalimantan Timur, Tansmisi listrik High Voltage Direct Current (HVDC) Interkoneksi Sumatra Jawa (ISJ), Pembangkit Listrik mulut tambang (mine mouth) Sumatra Selatan 8, 9, dan 10, dan Jalan Tol Manado-Bitung.

Dua proyek telah ditetapkan waktu pelaksanaan tendernya, yaitu SPAM Semarang Barat yang akan ditender pada akhir Juni 2015 dan Tol Balikpapan-Samarinda pada September 2015.

"Peraturan Pemerintah tentang ketentuan kereta umum dan kereta khusus akan diubah untuk pembangunan proyek kereta batubara ini," imbuh Sofyan.

Pasalnya, proyek ini dinilai strategis untuk meningkatkan serapan batu bara dalam negeri yang diproyeksi mencapai 150 juta ton-200 juta ton dalam 10-15 tahun mendatang. Kereta batu bara juga sejalan dengan proyek pembangunan pembangkit 35.000 MW sepanjang 2015-2019.

Adapun untuk menggarap proyek transmisi listrik Sumatra Jawa, pemerintah segera menyusun Keputusan Presiden (Keppres) penunjukkan langsung kepada PT PLN (Persero).

BISNIS.COM