Kebijakan Moneter Ketat, Indonesia Kedua Setelah Rusia

Reporter

Sabtu, 23 Mei 2015 07:45 WIB

Jokowi berbicara pada APEC CEO Summit di Beijing, Tiongkok, 10 November 2014. AP/Andy Wong

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil analisis tren ekonomi APEC terbaru yang diluncurkan di sela-sela rangkaian pertemuan APEC menguak kebijakan moneter yang diusung negara anggotanya sepanjang 2014 melalui sejumlah instrumen kebijakan moneter.

Dari 21 ekonomi anggota APEC, tercatat lima ekonomi yang menerapkan kebijakan moneter ketat, yaitu Rusia, Indonesia, Malaysia, Selandia Baru, dan Filipina.

Rusia adalah negara yang paling agresif menerapkan kebijakan moneter ketat. Menurut data APEC Economic Trends Analysis itu, suku bunga acuan di Rusia pada awal tahun berada pada level 6,5 persen, dan menjadi 18 persen pada akhir tahun.

Indonesia menempati posisi kedua di bawah Rusia. Suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) tercatat berada pada level 7,5 persen pada Januari 2014. Sampai akhir 2014, BI Rate berada pada level 7,75 persen.

Adapun delapan ekonomi lainnya tercatat mengambil kebijakan pelonggaran moneter, yaitu Cile, Cina, Jepang, Korea, Meksiko, Peru, Thailand, dan Vietnam. Sisanya tidak melakukan perubahan kebijakan moneter.

BISNIS.COM


Berita terkait

PNM Hadir dalam 57th APEC SMEWG

11 hari lalu

PNM Hadir dalam 57th APEC SMEWG

PNM aktif dalam mengatasi persoalan serius yang dihadapi seperti permasalahan akses pembiayaan, akses pemasaran, entrepreneurship, hingga penciptaan ekosistem digital di sektor usaha ultra mikro.

Baca Selengkapnya

Di Forum APEC, ID FOOD Ungkap Peningkatan Akses Perempuan di Sektor Pangan Melalui Digitalisasi

18 hari lalu

Di Forum APEC, ID FOOD Ungkap Peningkatan Akses Perempuan di Sektor Pangan Melalui Digitalisasi

APEC Workshop ini diikuti oleh para delegasi negara di kawasan Asia Pacifik.

Baca Selengkapnya

Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Tahun Depan Tetap Longgar, Apa Saja?

30 November 2023

Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Tahun Depan Tetap Longgar, Apa Saja?

Bank Indonesia tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya

Kondisi Perekonomian Global Tidak Pasti, Sri Mulyani: APBN Perlu Dijaga

25 November 2023

Kondisi Perekonomian Global Tidak Pasti, Sri Mulyani: APBN Perlu Dijaga

Sri Mulyani mengatakan para menteri keuangan sepakat bahwa kondisi perekonomian global masih menantang dengan ketidakpastian yang meningkat.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Biden dan Xi Jinping di KTT APEC, Kemenkeu Simpulkan Ini

22 November 2023

Pertemuan Biden dan Xi Jinping di KTT APEC, Kemenkeu Simpulkan Ini

Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu menyoroti pertemuan Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Cina Xi Jinping di KTT APEC, San Francisco.

Baca Selengkapnya

Otorita IKN: Sebagian Besar Investor Domestik Bekerja Sama dengan Investor Asing

20 November 2023

Otorita IKN: Sebagian Besar Investor Domestik Bekerja Sama dengan Investor Asing

Otorita IKN mengatakan sebagian besar investor domestik yang berinventasi di IKN bekerja sama juga dengan investor asing.

Baca Selengkapnya

Sederet Pernyataan Jokowi Soal Investor IKN, Dulu Bilang Banyak Antre Ternyata Belum Ada

20 November 2023

Sederet Pernyataan Jokowi Soal Investor IKN, Dulu Bilang Banyak Antre Ternyata Belum Ada

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada investor asing yang masuk ke IKN

Baca Selengkapnya

Jokowi Optimis Investor Asing Segera Masuk IKN Setelah Investor Dalam Negeri Bergerak

20 November 2023

Jokowi Optimis Investor Asing Segera Masuk IKN Setelah Investor Dalam Negeri Bergerak

Presiden Jokowi meyakini investor asing akan segera masuk berinvestasi di IKN seiring waktu dan investor dalam negeri aktif.

Baca Selengkapnya

APEC Usai, Taiwan Laporkan Kegiatan Militer Cina Terbaru di Dekat Wilayahnya

19 November 2023

APEC Usai, Taiwan Laporkan Kegiatan Militer Cina Terbaru di Dekat Wilayahnya

Xi Jinping mengatakan kepada Biden bahwa Taiwan adalah masalah terbesar dan paling berbahaya dalam hubungan AS-Cina.

Baca Selengkapnya

Trump Bersumpah untuk Batalkan Perjanjian Dagang dengan Asia saat Terpilih

19 November 2023

Trump Bersumpah untuk Batalkan Perjanjian Dagang dengan Asia saat Terpilih

Donald Trump mengatakan dia akan membatalkan pakta perdagangan Pasifik yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden jika menang pemilu 2024.

Baca Selengkapnya