Sejumlah anak buah kapal asal Myanmar, Laos, dan Kamboja, yang bekerja di PT. PBR Benjina tiba di PPN Tual, Maluku, 4 April 2015. ANTARA/Humas Kementerian Kelautan Perikanan
TEMPO.CO, Benjina- Sebanyak 659 anak buah kapal PT Pusaka Benjina Resources menyatakan keinginannya untuk dipulangkan ke negara mereka masing-masing. Hal tersebut merupakan hasil pendataan awal yang dilakukan International Organization for Migration (IOM) dibantu oleh tim evakuasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta kepolisian.
"Mereka terdiri atas 419 warga Thailand, 202 warga Burma, dan 38 warga Kamboja," kata Ketua IOM Indonesia Mark Getchell di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, pada Minggu, 17 Mei 2015. Jumlah ini lebih sedikit dari perkiraan total jumlah ABK 840 jiwa.
Getchell mengatakan tetap akan memulangkan awak dari Thailand meskipun tak bekerja sama dengan pemerintah Thailand sebelumnya. Keinginan memulangkan ini menjadi prioritas pihaknya dengan atau tanpa adanya kerja sama dengan pemerintahan.
Tempomengamati para ABK antusias mengikuti semua proses pendataan untuk kepulangan tersebut. Tertibnya para ABK mengikuti proses menjadi tolok ukurnya. "Mau pulang," ujar salah satu awak asal Kamboja, Mek Chong, ketika ditanya. Pria 38 tahun ini menggeleng ketika ditanya apakah betah tinggal di Benjina. "Ti...dak," jawabnya terbata-bata.
Bekas supervisor Pusaka Benjina, Wahyu Setyojatmiko, mengatakan pihaknya cukup tertolong atas inisiatif IOM ini. "Ya, secara logika, kami tertolong," tuturnya. Namun Wahyu membantah jika pihaknya lalai dalam memulangkan para ABK tersebut. "Kami sudah berniat memulangkannya, tapi pihak kepolisian belum memberi izin."
Rencananya, setelah mendata kesediaan para awak kapal yang ingin pulang, mereka akan diamankan di posko yang sudah dipersiapkan oleh IOM di Tual, Maluku, pada Selasa, 19 Mei 2015. Para ABK akan diangkut dari Benjina ke Tual menggunakan feri.
PM Italia Giorgia Meloni Buat Aliansi untuk Atasi Masalah Imigran
24 Juli 2023
PM Italia Giorgia Meloni Buat Aliansi untuk Atasi Masalah Imigran
Dipimpin Perdana Menteri Italia, negara-negara dari Mediterania, Timur Tengah, dan Afrika pada Minggu menyepakati langkah-langkah untuk mencoba memperlambat alur imigran.