TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan untuk menaikkan harga beras bukan untuk menyusahkan masyarakat. Sebaliknya, kenaikan harga beras terjadi karena pemerintah tak melakukan impor dan ‎melindungi petani dalam negeri.

"Sebenarnya kalau kami mau impor, harga beras akan langsung turun jadi Rp 4 ribu per kilogram, tapi habis itu petaninya makan apa," kata Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri acara Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta, Sabtu 16 Mei 2015. ‎

Impor, kata Jokowi, baru akan dilakukan jika persediaan beras dalam negeri benar-benar tak mencukupi. Namun, kata dia, saat ini berdasarkan perhitungan Kementerian Pertanian, pasokan beras dalam negeri masih cukup, sehingga tak perlu impor.

Tak hanya menutup keran impor, pemerintah juga melakukan kebijakan lain untuk menjaga pasokan dan distribusi bahan pokok tetap merata di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur. Jokowi mengakui, ‎buruknya infrastruktur dalam negeri membuat harga logistik melonjak.

Bahkan, menurutnya, biaya angkut di Indonesia tiga kali lipat lebih besar daripada di negara lain. Dia menargetkan dalam lima tahun ke depan biaya angkut di Indonesia akan sama atau bahkan lebih murah dari pada negara lain. "Tapi ini perlu waktu, jadi mohon sabar."‎

Tak hanya harga beras, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah juga terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sebabnya, Indonesia sudah terlalu lama dimanjakan oleh adanya subsidi BBM yang cukup besar yaitu Rp 300 triliun per tahun. "Kenapa kami pangkas, karena kita tak mau, masyarakat konsumtif."‎

Padahal, menurut Jokowi, anggaran subsidi BBM diambil dari APBN, sedangkan sebagian sumber APBN juga dari utang luar negeri. "Masa senang-senang tapi duitnya pakai uang utang," kata dia.
‎
‎FAIZ NASHRILLAH‎