TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tengah membuka lelang jabatan untuk pejabat eselon I. Langkah ini dinilai sebagai cara Susi untuk “bersih-bersih” di Kementerian Kelautan.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Riza Damanik, mengapresiasi langkah Menteri Susi untuk mengganti jajaran eselon I. Menurut Riza, langkah tersebut bertujuan untuk ‘membersihkan’ lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dari sistem buruk yang selama ini sudah mengakar.
“Prinsip dasarnya. Jika ada sampah yang masuk ke dalam sistem, sampah itu harus dibuang,” ujar Riza kepada Tempo, Jumat 8 Mei 2015.
Sampai saat ini Susi belum mau mengumumkan posisi apa yang bakal diganti. Namun, Menurut pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal ada tiga hingga empat posisi eselon I yang akan dicopot.
Riza mengatakan jabatan di eselon I tergolong rawan diselewengkan. Misalnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dilansir mudah mengobral perizinan. Sebab, direktorat tersebut begitu mudah mengeluarkan izin untuk perusahaan dan kapal-kapal yang melanggar aturan seperti menangkap dengan alat tangkap terlarang yaitu trawl serta kapal yang menggunakan anak buah kapal asing. Saat ini posisi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dijabat oleh Gewlyn Jusuf.
“Awal mula praktik pencurian bermula dari ketidakpatuhan aparat KKP sendiri. Seharusnya KKP lebih cermat lagi dalam memilih perusaahaan mana saja yang bisa mendapatkan izin,” ujar Riza.
Selain itu, ucapnya, setelah diberlakukan moratorium eks kapal asing pada 3 November 2014, ada tujuh izin kapal eks kapal asing yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Kasubag Humas Perikanan Tangkap, Hendythos, menjelaskan pada saat itu perizinan tujuh kapal diproses sebelum ditetapkannya moratorium. Dengan demikian, proses perizinan tujuh kapal tetap diberikan.
Tak hanya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang dinilai bermasalah. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP2K) ditengarai menuai utang negara. Saat ini yang menduduki posisi sebagai Dirjen KP2K yaitu Sudirman Saad.
Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan hasil pemeriksaan kinerja atas perlindungan ekosistem dan terumbu karang pada 2011 sampai dengan semester I 2012, program tersebut dinilai tidak efektif. Misalnya, program Coremap atau perlindungan terhadap terumbu karang dengan memanfaatkan management information system (MIS) senilai Rp 1 miliar sebagai salah satu sarana monitoring Coremap tidak berjalan optimal.
“Tapi program Coremap kerjasama luar negeri ini malah diperpanjang lagi. Padahal anggarannya besar tapi kontribusi minim. Dari semua Direktorat Jenderal, KP2K ini yang paling besar meningkatkan utang luar negeri,” ujar Riza.
Kinerja Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan juga dinilai tak begitu baik. Posisi tersebut saat ini diduduki oleh Saut Hutagalung. Direktorat ini disebut-sebut kerap mempromosikan ikan dari perusahaan terindikasi illegal fishing dan tidak patuh aturan ke dalam ajang pameran tahunan di Brussels. “Harusnya kalau tidak patuh, tidak boleh mendapatkan insentif pasar luar negeri,” kata Riza.
Riza berharap agar proses seleksi ini dapat berjalan dengan transparan dan terbuka agar publik dapat menyampaikan masukan terhadap rekam jejak para pelamar.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, mengatakan lelang jabatan ini merupakan respon dari tuntutan masyarakat yang senantiasa menginginkan pelayanan yang lebih bagus, transparan, profesional dari aparat pemerintah. Fokus dari penataan jabataan ini sendiri terkait dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, seperti perizinan, kepelabuhanan, dan sertifikasi.
Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan lelang jabatan ini dilakukan untuk mengembangkan gagasan baru yang sejalan dengan visi misi pemerintah saat ini yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Susi mengatakan bahwa anak buahnya juga harus mampu menyesuaikan ritme kerja. “kalau saya lari, harus bisa lari juga. situasinya harus sudah diganti dengan ide yang baru,” ujar Susi.
Dari mulai dibukanya pendaftaran online sejak 27 April sampai dengan 8 Mei 2015, sudah ada 110 pelamar yang ingin menduduki posisi eselon I di antaranya dari kalangan PNS yaitu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Gelwyn Jusuf, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Sudirman Saad. Sedangkan dari kalangan non-PNS salah satunya Manajer Unit Pengolahan Ikan (UPI) Cabang Jambi Perum Perikanan Indonesia Indar Wijaya. Pendaftaran online sendiri ditutup pada 10 Mei 2015.
DEVY ERNIS
