Masa Panen Raya, Kenaikan BBM Membuat Petani Makin Sulit  

Reporter

Rabu, 1 April 2015 10:26 WIB

Petani mengeringkan gabah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (14/3). TEMPO/Muhtar

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IV yang, antara lain, membidangi pertanian, Rofi Munawar, menyesalkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang secara tiba-tiba dan tidak dikonsultasikan terlebih dulu dengan Dewan. Menurut dia, keputusan ini memberatkan masyarakat, khususnya petani, yang sedang dalam masa sulit dan menjelang panen raya.

"Bagi petani, kenaikan BBM akan mempengaruhi seluruh rentang produksi, juga membebani proses pascapanen," katanya dalam keterangan pers pada Selasa, 31 Maret 2015.

Menurut dia, dengan kenaikan harga BBM, maka sewa jasa alat mesin pertanian seperti traktor, pompa air, dan usaha penggilingan padi juga ikut naik. "Biaya tambahan ini membuat harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang belum lama ini dinaikkan menjadi Rp 3.700 per kilogram sia-sia," ujarnya.

Rofi menambahkan, kenaikan harga gabah tidak memberikan keuntungan buat petani. Namun lebih banyak untuk menutup biaya produksi. Ia mengatakan kenaikan harga BBM yang fluktuatif juga memberikan dampak buruk bagi sektor pertanian. "Produksi menjadi tidak pasti dan juga terjadi instabilitas harga di pasar."

Pekan lalu, harga Premium di Jawa, Madura, dan Bali, naik dari Rp 6.900 menjadi Rp 7.400 per liter. Premium di luar Jawa naik dari Rp 6.800 menjadi Rp 7.300 per liter. Sedangkan solar naik dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.900.

URSULA FLORENE SONIA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

9 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya