Seorang petugas menunjukan bentuk kartu Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO,Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Irma Suryani, menolak menambah anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPS) karena banyak permasalahan krusial yang belum diatasi.
Misalnya tidak adanya standar pelayanan medis nasional dan penggunaan data Badan Pusat Statistik tahun 2012 sebagai sumber data penerima bantuan iuran (PBI). Menurut dia, banyak penerima bantuan yang sekarang seharusnya tak lagi menerima.
Irma mencontohkan, ada penduduk yang telah meninggal dalam data itu tapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Kemudian ada penduduk yang berubah dari miskin menjadi mapan dan sebaliknya. "Saya punya tetangga sendiri di Metro, Lampung, dia sudah mapan tapi masih menerima," katanya di Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2015.
Dia menilai jika data PBI tidak akurat, berarti pemerintah membuang uang. "Kalau enggak cocok, sama saja dengan menghambur-hamburkan uang."
Irma meminta BPJS berkoordinasi dengan BPS dan Kementerian Sosial agar dapat memperoleh data PBI yang benar. Dia yakin penerima PBI sebanyak 96 juta orang telah mengalami banyak perubahan mengingat data tersebut telah berumur 3 tahun.
Selain itu, dia meminta BPJS melibatkan rumah sakit untuk memperbaiki sistem pelayanan medis nasional. Dia mengaku memahami permintaan rumah sakit yang ingin menaikkan iuran dari Rp 19 ribu menjadi Rp 25 ribu per bulan.
"Kami enggak mau memberikan sebelum ada perbaikan sistem servisnya. Kami supporting yang berdampak positif terhadap masyarakat."
