Tak Dilapori Soal Harga Beras, Jokowi Setrap Menteri

Reporter

Editor

Anton Septian

Senin, 16 Maret 2015 05:08 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para pembantunya di Istana Bogor, Minggu petang, 15 Maret 2015. Jokowi langsung bicara ihwal masalah beras. Jokowi kecewa lantaran setelah operasi pasar dan penggelontoran beras miskin tiga minggu lalu, ia tak mendapatkan laporan perkembangan harga beras dari menteri terkait.

"Sama sekali belum ada laporan perkembangan harga di pasar ke saya," kata Jokowi di hadapan para menteri di Istana Bogor, Minggu, 15 Maret 2015. Sontak, suasana yang sebelumnya hangat dengan senda gurau, mendadak para menteri terlihat mengernyitkan dahi.

Jokowi mengaku kemarin mengecek sendiri harga-harga beras di pasar melalui kaki tangannya. Hasil survei pasar itu, sampaikan Jokowi saat itu juga. "Ini sudah terbalik. Mestinya saya yang dilapori," ujar Jokowi. "Tapi saya akan sampaikan karena saya tunggu-tunggu tidak ada yang lapor."

Jokowi memulai dengan harga beras yang ada di Pasar Cipinang. Beras jenis IR3 dari harga Rp 7.800 per kilogram lalu pernah naik menjadi Rp 10.300. "Sekarang sudah menjadi Rp 7.900," kata Jokowi. "Artinya, hanya terpaut seratus rupiah."

Kemudian, Jokowi juga menyampaikan harga beras IR2 yang sebelumnya naik dari Rp 8.300 menjadi Rp 10.500 per kilogramnya. Kini, kata Jokowi, harga beras tersebut sudah menjadi Rp 8.400. "Hanya terpaut seratus rupiah dari sebelumnya," kata dia.

Rapat terbatas Ahad sore hingga malam membahas dua hal, yakni antisipasi fluktuasi rupiah terhadap dolar dan kebijakan dalam rangka menentukan harga beras.


Rapat dihadiri Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Badan Urusan Logistik Lenny Sugihat, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

3 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

3 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

5 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

9 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

13 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

13 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

14 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

14 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya