4 Aturan Paket Peredam Pelemahan Rupiah ala Jokowi Dibahas

Reporter

Sabtu, 14 Maret 2015 04:59 WIB

Menko Perekonomian Sofyan Djalil saat konfrensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 9 Januari 2015. Sofyan yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan dengan delegasi CEO Chevron menyatakan keinginan Chevron berinvestasi infrastruktur migas. Saat ini produksi minyak Chevron di Indonesia, 300 ribu barel/hari. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan meluncurkan 4 kebijakan guna meredam pelemahan rupiah. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan membahas aturan sebagai dasar hukum paket kebijakan tersebut Senin mendatang.

Kebijakan pertama adalah insentif pajak yang akan diberikan pada pengusaha yang berorientasi ekspor dan melakukan reinvestasi. "Besarnya insentif akan bergantung pada eskpor dan reinvestai yang mereka lakukan," kata Sofyan di kantornya, Jumat, 13 Maret 2015.

Selanjutnya adalah dengan meningkatkan penggunaan biofuel pada solar dari 10 ke 15 persen. Selain untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak, peningkatan biofuel ini juga demi kepentingan lingkungan.

Ketiga adalah penerapan bea masuk anti dumping dan pengamanan sementara. Sofyan mengatakan kebijakan ini akan lebih mudah diterpakan karena Kementerian Keuangan akan membuat akun khusus di luar kas negara untuk menampung bea masuk anti dumping sementara. Sehingga jika dugaan dumping tak terbukti, uang akan segera dikembalikan dalam waktu 10 hari.

"Kalau dulu susah keluarnya karena masuk kas negara," kata dia. Selama ini untuk menginvestigasi dumping impor, Komisi Anti Dumping Indonesia atau KPPI menghabiskan waktu 6-12 bulan.

Terakhir adalah pembebasan visa pada 4 negara baru, yaitu Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Rusia. Sehingga total negara bebas visa saat ini ada 19. Aturan bebas visa ini, kata dia, diterapkan karena turis merupakan faktor yang paling cepat mendatangkan devisa.

TRI ARTINING PUTRI

Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

44 menit lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

3 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

3 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

4 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

7 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

9 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

15 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

17 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya