TEMPO.CO,Jakarta- Presiden Joko Widodo memimpin rapat tentang pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera hari ini, 5 Maret 2015. Jokowi menargetkan tol tersebut paling lambat dibangun pada April 2015.
"Tiga bulan lalu sudah disampaikan laporan tentang perlunya Jalan Tol Trans-Sumatera. Pagi ini kita akan berbicara tentang Trans-Sumatera," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Kamis, 5 Maret 2015.
Trans-Sumatera, menurut Jokowi, akan menghubungkan kota-kabupaten dengan provinsi dan memudahkan hubungan antarpulau.
Dalam pembangunan jalan tol ini, Jokowi mengatakan, pemerintah mungkin bekerja sama dengan pihak swasta. "Kita belum tahu apakah akan dikerjakan hanya oleh BUMN atau ada bantuan pihak swasta," kata Jokowi.
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno, Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Banten Rano Karno, dan para pejabat BUMN terkait.
TIKA PRIMANDARI
Berita terkait
Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
1 jam lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
11 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
11 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
13 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
17 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
18 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
20 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
21 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
21 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
22 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca Selengkapnya