TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan masih berupaya mempertahankan Taufiequrachman Ruki sebagai Komisaris Utama Bank Jabar Banten walau sudah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai pelaksana tugas pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. "Saya masih ngusahain ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," katanya di Bandung, Rabu, 25 Februari 2015.

Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan, mengatakan sudah menanyakan kepada OJK ihwal kemungkinan Ruki berstatus nonaktif. "Bisa tidak nonaktif, di luar tanggungan perusahaan, di luar tanggungan PT BJB. Ketika selesai tugas di sana, aktif kembali. Saya sudah komunikasi via telepon dengan salah satu komisioner OJK," katanya.

Aher mengatakan masih menunggu keputusan OJK. "Kalau kata salah satu komisioner OJK, akan dibahas dulu. Masih dicari payung hukumnya. Kalau masih bisa, iya. Kalau tidak bisa, terpaksa harus mundur," katanya.

Menurut Aher, dalam komunikasinya terakhirnya per telepon, Ruki menyatakan harus mundur sebagai Komisaris Utama BJB karena dia diangkat sebagai pemimpin sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kata beliau, harus mundur. Saya katakan, 'Waduh, saya berat kalau Pak Ruki mundur'," katanya. "Kita masih tunggu OJK."

Aher mengatakan salah satu alasannya berat melepas Ruki adalah pada saat pengumuman direksi BJB dan penetapannya sebagai Komisaris Utama BJB, saham BJB terdongkrak. "Sangat positif dampaknya secara psikologis. Sehari beliau jadi komisaris utama, dan tentu saja disertai kepengurusan yang lengkap, saham BJB langsung naik 120 poin. Luar biasa, enggak mudah naik segitu," katanya.

AHMAD FIKRI