Wartawan mengerubungi Presiden Jokowi usai menghadiri Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri di Gedung Pancasila Kemenlu, Jakarta, 2 Februari 2015. Jokowi meminta para duta besar dan kepala perwakilan RI di luar negeri lebih fokus meningkatkan diplomasi di bidang ekonomi. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO,Jakarta - Sejumlah pimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pagi ini. Dipimpin Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, rombongan ini membawa bahan diskusi tentang pengadaan lahan.
"Soal pengadaan lahan itu menjadi keputusan dari rapimnas (rapat pimpinan nasional) yang digelar Kadin beberapa waktu lalu," kata Suryo di Kantor Kepresidenan, Selasa, 10 Februari 2015.
Menurut Suryo, persoalan pengadaan lahan tersebut harus segera dituntaskan untuk mendorong pemenuhan target-target pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Apalagi pemerintah memiliki sejumlah program prioritas di bidang infrastruktur, pembangkit listrik, swasembada pangan, dan pengembangan industri hilir.
Suryo menuturkan pencapaian target tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan pengusaha, sehingga solusi harus cepat didapat untuk menyelesaikan masalah lahan yang terus berlarut. "Mengenai pengadaan lahan dan aturan-aturan atau regulasi yang mengganggu kelancaran bisnis wajib kami laporkan," ujarnya.
Menurut Suryo, pemerintah menanggapi keluhan Kadin ini dengan membuat rencana penerbitan peraturan presiden dalam waktu dekat. Juga kebijakan-kebijakan lain yang menyangkut perkembangan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah.
Keluhan soal pengadaan lahan ini juga disampaikan sejumlah pengusaha Jepang yang bertemu dengan Presiden Jokowi pada Senin, 2 Februari lalu. Investasi Jepang di Indonesia kerap terhambat karena sulitnya pembebasan lahan.