Lawatan Jokowi, Insentif ke Proton Tak Elok  

Reporter

Minggu, 8 Februari 2015 07:11 WIB

Presiden RI Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi Museum Super Regalia dalam lawatannya ke Brunei Darussalam, 7 Februari 2015. Jokowi mengunjungi Brunei selepas kunjungannya dari Malaysia. Twitter.com/@IrianaJokowi

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berharap pemerintah tidak jorjoran memberikan insentif pajak kepada perusahaan otomotif Malaysia, Proton Holdings Berhad, terkait dengan rencana peluncuran program mobil nasional bersama perusahaan milik A.M. Hendropriyono.



“Kurang elok bila pemerintah ada rencana memberikan insentif atau bahkan pembebasan bea masuk, meskipun judulnya pengembangan mobil nasional,” kata anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR, Wilgo Zainar, kepada Tempo.



Upaya pengembangan mobil nasional untuk saat ini dinilai belum tepat. Sebaiknya pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian, seperti waduk, irigasi, dan pembukaan lahan baru. “Jangan hanya memprioritaskan penambahan fasilitas transportasi, seperti jalan tol, yang berpotensi menambah kemacetan.”


Advertising
Advertising


Wilgo menambahkan, yang dibutuhkan saat ini adalah ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. “Mobil nasional bukan kebutuhan rakyat,” kata Wilgo, yang tetap menyambut baik investasi, termasuk Proton. Namun harus bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja.



Seperti dilansir kantor berita Malaysia, Bernama, dalam kunjungan kerjanya ke Malaysia, Presiden Joko Widodo membahas rencana pengembangan mobil nasional. Presiden menunjuk PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) menjalin kerja sama dengan Proton. Nota kesepahaman (MoU) ditandatangani Jumat lalu.



Direktur Industri Alat Transportasi Darat Kementerian Perindustrian, Soerjono, menyatakan pihaknya masih mengkaji realisasi kelanjutan kerja sama Proton dengan perusahaan Hendropriyono itu, termasuk kajian potensi pasar mobil Malaysia di Indonesia.



Untuk itu, ia belum bisa menyebutkan insentif seperti apa yang akan diberikan pemerintah kepada perusahaan otomotif dari negeri jiran itu. “Jadi, kita tunggu saja,” katanya.



Sejauh ini, Soerjono mengaku belum mengetahui secara detail kesepakatan kerja sama itu. Namun Kementerian berjanji segera mendiskusikan apa saja yang dibutuhkan pemerintah dalam proyek itu. “Intinya, sejauh kerja samanya win-win, ya, kenapa tidak?”




JAYADI SUPRIADIN| ANTARA| MIRULLAH

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

18 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

18 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya