Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti membuka puncak perayaan Hari Ikan Nasional pertama di Jakarta, 30 November 2014. Susi mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan 21 November sebagai Hari Ikan Nasional (Harkanas). Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Luasnya wilayah perairan Indonesia dengan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pemasok produk perikanan terbesar dunia.
"Kontribusi Indonesia dalam memasok kebutuhan produk perikanan dunia mencapai 30 persen," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam siaran pers yang diterima Tempo.
Susi mengungkapkan hal tersebut dalan acara gala dinner bersama Komisi Uni Eropa dan peserta seminar EU Hygiene Regulations for Fisheries Product Imported to EU di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali pada Selasa lalu.
Namun, menurut Susi, peran strategis laut Indonesia sebagai pemasok produk perikanan terbesar dunia semakin terancam akibat maraknya praktek illegal fisihing atau unreported and unregulated fisihing. Banyaknya praktek penangkapan ikan ilegal dan merusak ekosistem, menyebabkan berkurangnya jumlah populasi ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini berdampak pada menurunnya jumlah ikan hasil tangkapan nelayan dan daerah penangkapan yang semakin meluas ke laut lepas. "Akibat sulitnya mendapatkan ikan, banyak nelayan tradisional yang beralih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti pukat dan cantrang," ujar dia.
Selain itu, Susi menambahkan, fakta Indonesia hanya sebagai pengekspor kelima di Asia sangat ironis. Pasalnya, selain potensi dan luas laut terbesar di Asia, Indonesia juga memiliki panjang pantai kedua terbesar di dunia. Perairan Indonesia juga menjadi habitat atau fishing ground berbagai jenis ikan ekonomis penting, termasuk tuna. Sebanyak 30 persen produksi tuna dunia diperkirakan berasal dari perairan Indonesia.
“Tapi semua itu tidak menjadikan Indonesia bisa berjaya sebagai negara maritim. Padahal, Indonesia seharusnya sudah bisa menjadi negara yang maju karena kekayaan maritimnya," ujar Susi.
Menteri Susi menjelaskan, kerugian negara di bidang kemaritiman sebagian besar disebabkan oleh hilangnya potensi hasil tangkapan akibat pencurian ikan yang mencapai Rp 300 triliun per tahun. Karena itu sudah saatnya, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dilakukan secara lestari dan keberlanjutan. "Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo) ingin menjadikan laut sebagai sumber perekonomian dan kedaulatan bangsa. Tidak hanya untuk lima tahun, tapi 10 tahun dan seterusnya untuk generasi yang akan datang," ujar Susi.
