TEMPO.CO, Bangkalan - PT ASDP Pelabuhan Kamal, Kabupaten Bangkalan, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menyesuaikan tarif penyeberangan dari Pelabuhan Kamal menuju Dermaga Ujung Surabaya, meski pemerintah telah dua kali menurunkan harga bahan bakar. Pasalnya, "Meski tarif naik rata-rata 10 persen setelah kenaikan BBM, kami tetap rugi," kata penyelia PT ASDP Kamal Bangkalan, Khairil Anwar, Jumat, 30 Januari 2015.
Jika dihitung, kata Khairil, operasional satu kali perjalanan pulang-pergi kapal penyeberangan menghabiskan biaya hingga Rp 1 juta. Sedangkan pendapatan dari penumpang tidak bisa menutupi biaya operasional kapal. Apalagi kenaikan tarif hanya diberlakukan untuk kendaraan roda empat. Sedangkan untuk penumpang orang dan kendaraan roda dua masih dikenai tarif lama. "Soal tarif ini bergantung pada Gubernur (Soekarwo), sampai sekarang kami belum menerima perubahan tarif kapal."
Untuk menekan kerugian, PT ASDP Kamal memberlakukan pengurangan jam operasional kapal. Jika biasanya 24 jam nonstop, kini layanan penyeberangan dibuka mulai pukul 05.30 hingga 21.00. Sedangkan armada kapal milik Darma Lautan dan Jembatan Nusantara hanya beroperasi dari pukul 06.00 hingga 18.00.
Khairil menambahkan, karena terus merugi, PT Jembatan Nusantara berencana memindahkan KMP Trunojoyo dan KMP Selat Madura dari Madura ke Pontianak, Kalimantan Barat. "Kalau benar dipindah, armada di dermaga kamal tinggal empat kapal."
Kenaikan tarif roda empat di Dermaga Kamal dikenakan untuk mobil jenis sedan dan MPV, yang naik dari Rp 40 ribu per unit menjadi Rp 46.500. Sedangkan tiket roda empat untuk jenis colt diesel naik menjadi Rp 58 ribu dari sebelumnya Rp 50 ribu. Untuk jenis bus penumpang naik Rp 8 ribu dari Rp 51 ribu menjadi Rp 59 ribu. Untuk truk besar dari sebelumnya Rp 71 ribu menjadi Rp 81.500. (Baca: Pelabuhan Ujung-Kamal Dijadikan Kawasan Wisata Bahari)
