Presiden Jokowi berbincang dengan petani saat kunjungan kerja ke Subang, Jawa Barat, 26 Desember 2014. Presiden menargetkan bahwa dalam tiga tahun mendatang, Indonesia sudah swasembada pangan. ANTARA/Agus Suparto
TEMPO.CO, Bojonegoro - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku telah menolak tawaran masuknya beras impor dari Thailand dan Jepang. Penolakan ditegaskannya sebagai komitmen terhadap pencapaian target swasembada pangan tiga tahun ke depan seperti yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo.
Amran menjelaskan, tawaran beras impor datang kepadanya saat berkunjung ke Thailand. Dia mengatakan ditawari beras dengan harga Rp 4.000 per kilogram dan langsung masuk Indonesia. Jika kemudian beras itu dijual dengan harga Rp 6.000 per kilogram, dia bisa dapat untung Rp 2.000 per kilogram.
"Penjualan dengan harga Rp 6.000 per kilogram tidak menyalahi aturan karena sesuai harga beras yang ditentukan pemerintah. Bayangkan, saya bisa cepat kaya," katanya di hadapan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jumat, 30 Januari 2015.
Tak hanya itu, perwakilan dari negara Jepang disebutkannya juga punya tujuan sama. Hanya saja, sama dengan Thailand, tawaran ditolak. "Saya tak mau temui orangnya," kata Amran.
Sementara itu Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan bahwa daerahnya berambisi mewujudkan cita-cita sebagai lumbung pangan dan energi. Khusus untuk lumbung pangan, daerahnya menargetkan produksi padi sebanyak 1,5 juta ton, dalam jangka waktu tiga tahun ini. Produksinya sekarang ini sekitar 860 ribu ton gabah giling panen.
Untuk cita-citanya itu, pemerintah Bojonegoro tengah mewujudkan untuk membangun sebanyak-banyaknya kantong air berupa embung, irigasi, dan juga bendungan. "Jika rakyat mendukung, tentu akan berhasil," katanya.
