Departemen Keuangan Siap Kucurkan Rp 450 Miliar Buat Merpati

Reporter

Editor

Rabu, 6 Juli 2005 20:05 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Keuangan masih menunggu rekomendasi dari Menteri Negara BUMN terhadap rencana pemberian subsidi bagi perusahaan penerbangan Merpati. "Kami menunggu operan bolanya,"kata Menteri Keuangan Jusuf Anwar dalam Rapat Kerja dengan Komisi Keuangan (XI) DPR RI di Jakarta, Rabu (6/7). Jusuf mengaku, hingga saat ini belum mendapat pemberitahuan yang resmi dari Kementrian BUMN akan rencana pemberian subsidi ke Merpati senilai Rp. 450 miliar. "Sampai sekarang saya belum tahu, mungkin nanti Menteri BUMN akan menyurati saya. Saya masih menunggu action-nya,"katanya.Jusuf sendiri mengaku tidak masalah dengan rencana pemberian subsidi ke Merpati. Namun, untuk pencairan dana, menurut Jusuf, Depkeu tidak serta merta tidak dapat langsung menyetujuinya. Karena, setiap pengeluaran haruslah atas persetujuan dari DPR. "Kami bendaharawan bukan kasir. Jadi tidak setiap orang bisa memutuskan sesuatu lalu minta uangnya. Kalau dari saya, saya ngak punya duit. Kalau dari negara harus persetujuan dewan,"kata Jusuf.Jusuf meminta kepada dewan utnuk mendapatkan rangkuman kesimpulan dari Raker Komisi V. "Kalau boleh saya juga ingin melihat kesepakatan di komisi V, bunyinya apa?"pintanya.Di ruang lain Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja yang dilakukan bersama PT. Merpati dan Meneg BUMN sepakat utnuk memberikan suntikan dana kepada Merpati sebesar Rp. 450 milyar. Suntikan dana tersebut akan digunakan untuk menutup kerugian yang saat ini ditanggung Merpati. Diantaranya yakni pembayaran utang Merpati. Suryani Ika Sari

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

1 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

3 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

8 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

8 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

9 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

10 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

30 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

41 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

50 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

53 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya