Tol Laut Jokowi, Pelindo I Butuh Rp 34 Triliun  

Reporter

Kamis, 15 Januari 2015 05:11 WIB

ANTARA/Ampelsa

TEMPO.CO , Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I menyatakan, untuk mendukung konsep tol laut Presiden Joko Widodo, dibutuhkan dana Rp 34 triliun. Dana itu digunakan untuk membangun pelabuhan dalam lima tahun ke depan. (Baca: Bangun Tol Laut, Ini yang Harus Disiapkan Jokowi)

Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengatakan dana Rp 6,6 triliun akan diambil dari kas internal. Sedangkan Rp 3,4 triliun akan didapatkan dari kerja sama proyek dengan beberapa perusahaan pelat merah lain, seperti PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Wjaya Karya, PT Hutama Karya, Inalum, serta PTPN III. Sisa Rp 24 triliun berasal dari pinjaman. "Bank Mandiri, BRI, dan BNI sudah bersedia memberi kredit," kata Bambang, Rabu, 14 Januari 2015.

Pelindo I, kata Bambang, juga akan menerbitkan obligasi Rp 300 miliar tahun ini. Menurut Bambang, ruang pinjaman perseroan saat ini masih cukup lebar. Total pinjaman Pelindo I saat ini sebesar Rp 700 miliar dengan ekuitas Rp 3,7 triliun. "Berarti debt to equity ratio kami tak lebih dari 1," ujarnya. (Baca: Wujudkan Tol Laut, Lima Pelabuhan Penting Dibenahi)

Menurut Bambang, Pelindo I akan mengembangkan dermaga peti kemas, relokasi terminal, pendalaman alur, serta revitalisasi terminal curah kering di Pelabuhan Belawan, Medan. Pelindo I juga akan mengembangkan terminal di beberapa daerah, seperti Kuala Tanjung, Sibolga, Dumai, Malahayati, Kijang, Batam, Perawang Pekanbaru, serta di Calang, Aceh. "Semua harus mulai dibangun tahun ini," katanya.

FAIZ NASHRILLAH

Berita Terpopuler
Budi Gunawan Dijerat: Jokowi Kelabakan, Mega Repot

Budi Gunawan Tersangka, Bukan Sekali Jokowi 'Nabok Nyilih Tangan'

Gara-gara Budi Gunawan, Jokowi-KPK Dua Kali Perang

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

3 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

9 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

10 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

10 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

17 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

18 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya